NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memproritaskan empat pilar pembangunan di tahun 2026.
Empat pilar pembangunan yang menjadi langkah krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, kini telah masuk dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.
Eliezer Yogi, Plt Kepala Bapperida Papua Tengah mengatakan, RKPD 2026 akan menjadi pijakan strategis untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan.
Penyusunannya RKPD ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17 Tahun 2025.
Terkait itu, maka pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan prioritas nasional guna menjawab tantangan ekonomi global maupun lokal.
“Tahun 2026 ini kita kerja penuh menjalankan program sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif,” ujarnya di Nabire, Rabu 7 Januari 2026.
Menurutnya, fokus utama mencakup empat bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sosial kemasyarakatan.
“Penyusunan RKPD 2026 ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkas Eliezer.
Berikut empat poin krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah:
Bidang Pendidikan
Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang komprehensif melalui program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), pendidikan gratis.
Termasuk pembangunan sekolah berpola asrama (boarding school), serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selain itu, rencana pembangunan universitas dan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM di Papua Tengah.
Bidang Kesehatan
Di sektor kesehatan, agenda utama meliputi pembangunan Rumah Sakit Provinsi, penguatan program KoHarusehat, serta peningkatan Puskesmas percontohan di delapan kabupaten.
Pemerintah juga fokus menyiapkan tenaga medis kompeten, khususnya dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), serta merencanakan pembangunan klinik bersalin dan fasilitas bayi tabung.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Fokus pembangunan fisik akan diarahkan pada penyelesaian Pusat Pemerintahan, pembangunan akses jalan penghubung antar-kabupaten, dan penyediaan air minum.
Untuk menekan biaya logistik, pemerintah tetap menyediakan subsidi transportasi udara (pesawat), pembangunan rumah layak huni, serta memastikan pemerataan penerangan listrik di seluruh wilayah provinsi.
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Sektor unggulan seperti pertanian dan peternakan akan menjadi motor penggerak ekonomi.
Pemerintah berencana memberikan bantuan modal secara langsung untuk mengoptimalkan potensi daerah agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. (Redaksi)
