Selain faktor efesiensi anggaran, penghentian operasi sementara PT Freeport Indonesia akibat insiden terbaru juga mempengaruhi pendapatan daerah.
TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut diperkirakan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun dari APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp6,42 triliun.
Johannes Rettob, Bupati Mimika, menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kalau DBH turun, maka APBD kita juga ikut berkurang. Proyeksi penurunan bisa mencapai Rp1 triliun sampai Rp1,5 triliun,” ujar Bupati Johannes kepada awak media di Timika Rabu 1 Oktober 2025.
Selain faktor efesiensi anggaran, penghentian operasi sementara PT Freeport Indonesia akibat insiden terbaru juga mempengaruhi pendapatan daerah.
Padahal menurut Bupati, sekitar 80 persen penerimaan Kabupaten Mimika bersumber dari perusahaan tambang tersebut.
Adapun sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik, Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menopang APBD, meski kontribusinya lebih kecil.
Meski menghadapi tantangan penurunan anggaran, Bupati Johannes rettob menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan sesuai visi dan misi.
“Prinsip kita jelas, membangun dari kampung ke kota. Itu fokus utama ke depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
