NABIRE, Koranpapua.id- Ratusan massa yang menamakan diri Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (TP CASN) Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin 14 Juli 2025.
Massa yang tiba di halaman ballroom kantor Gubernur Papua Tengah sekitar pukul 10.41 WIT, menuntut harus dapat bertemu Gubernur Meki Nawipa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Selain menuntut bertemu langsung gubernur, massa juga membentangkan baliho yang tertulis sejumlah tuntutan.
- Kami meminta kepada gubernur Provinsi Papua Tengah, melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya Non OAP. Tahun 2025 ini ada CPNS PK3, K2, Data base, dan tenaga honorer atau kontrak.
- Titipkan kami kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak berdasarkan, surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah, dimana bunyinya 90 persen wajib OAP
- Kami minta kepada gubernur harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024, berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini sangat minim.
- Kami meminta kepada BPKSDM dan gubernur Papua Tengah, untuk meninjau kembali terhadap, perintah Kemenpan RB terkait aspirasi tim peduli Pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP, di Papua Tengah.
- Kami meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara gubernur, BKPSDM, DPR, yang mana ketua Pansus DPR pernah sampaikan, dalam waktu dekat, kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.
- Tidak ada cara lain, untuk menjadi tuan diatas tanah ini, selain dengan pemerintah, tidak hak-hak anak negeri.
- Kami datang karena ini harga diri, integritas, dan memperjuangkan hak orang kecil dan merubah kehidupan sosial, agar negeri ini tidak dipermainkan, oleh orang lain.
Silwanus Soemoele, Pj Sekda Papua Tengah dan Denci Meri Nawipa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta sejumlah kepala OPD, akhirnya menemui massa.
Keputusan Pj Sekda untuk menemui para pendemo, dikarenakan Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Wakil Deinas Geley sedang melakukan pertemuan dengan tamu yang sudah diagendakan sebelumnya.
Gubernur Meki dan Wagub Deinas baru bisa menemui massa sekitar pukul 13.30 WIT dan berhasil meredamkan reaksi massa yang sebelumnya memaksa untuk bertemu lansung dirinya.
Di hadapan massa pendemo, Meki Nawipa menyampaikan sejumlah poin penting.
Diantaranya, meminta massa aksi untuk melakukan audiensi dengan DPR Papua Tengah, untuk selanjutnya wakil rakyat dapat memanggil BKPSDM Papua Tengah untuk membicarakan hal itu.
DPRPT kemudian akan akan membentuk Panitia Khusus untuk untuk meminta petunjuk dari Menteri PAN RB.
Menurut Meki, sebagai putra-putra Asli Papua pemilik negeri, ia meminta para pendemo untuk bersurat kepada DPR Papua Tengah, dan menyampaikan aspirasi secara terhormat, bukan dengan cara demonstrasi yang dinilainya tidak etis.
“Kalian ini pemilik negeri ini, tidak dengan cara-cara mengemis seperti ini. Kalau cara-cara seperti ini adalah cara-cara orang yang tidak sekolah,” tegasnya.
“Saya mau tegaskan, soal PNS, Gubernur tidak punya hak untuk memberi SK. Itu urusan Menpan RB dan BKN. Tapi yang menentukan lulus atau tidaknya itu ya kalian sendiri saat ujian,” tambahnya.
Gubernur Meki kemudian meminta Philipus Yeimo selaku Koordinator Massa dan salah satu perwakilan untuk bertemu gubernur di ruangan untuk membahas soal tuntutan mereka.
Menanggapi sejumlah poin tuntutan, Denci Meri Nawipa, Kepala BKPSDM Papua Tengah menyampaikan bahwa, persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 sudah selesai dan tidsak bisa diganggu gugat lagi.
Denci Nawipa juga dengan tegas menolak sejumlah aspirasi tertulis yang diserahkan kepada Pemprov Papua Tengah terkait CPNS Papua Tengah Formasi 2024.
“Bapak ibu harus tunggu formasi berikutnya. Soal tes CPNS kapan lagi, kami diatur oleh Kemenpan RB dan BKN Pusat. Kami tidak bisa ambil kebijakan sendiri,” tegasnya. (Redaksi)
