TIMIKA, Koranpapua.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tujuh TPS tersebut, empat berada di Distrik Mimika Baru dan tiganya di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo kepada awak media di salah satu hotel di Timika, Selasa 27 Februari 2024.
Menurut Frans, surat rekomendasi yang dilayangkan ke KPU untuk menindaklanjuti adanya laporan dugaan tindak pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Pandis Mimika Baru dan Kwamki Narama.
“Kita berikan rekomendasi atas dasar adanya laporan pelanggaran di empat TPS di Mimika Baru TPS dan tiganya di Kwamki Narama,” jelas Frans.
Dikatakan, surat rekomendasi untuk PSU di Distrik Kwamki Narama sudah dilayangkan tanggal 22 Februari lalu. Meski demikian, Frans belum memastikan apakah PPD Kwamki Narama sudah melakukan koordinasi dengan KPU.
“Laporan yang kami terima di dua distrik rata-rata terjadi pelanggaran, jadi perlu dilakukan PSU” tandas Frans.
Dikatakan, terhitung sampai dengan tanggal 25 Februari sudah ada 28 pelanggaran Pemilu yang berbeda yang diterima Bawaslu.
Namun ada beberapa pelapor yang mencabut kembali laporannya karena tidak disertakan dokumen dan bukti pelanggaran.
“Pelanggaran ini mayoritas dilaporkan oleh saksi dan calon legislatif termasuk partai politik,” pungkasnya.
Diberitakan media ini kemarin, terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu ini, khusus untuk Distrik Mimika Baru, KPU sudah menyatakan tidak melakukan PSU.
Tanggapan KPU atas surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Mimika Baru tersebut sudah dijawab KPU, dengan menerbitkan surat dengan nomor 133/PL.01-SD/9404/2024 tanggal 24 Februari 2024.
Berikut delapan alasan KPU tidak melaksanakan PSU di Distrik Mimika.
- Bahwa keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang merupakan wewenang KPU Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
- Bahwa penyampaian rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu seharusnya disampaikan kepada KPN Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah direkomendasikan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran yang paling sedikit memuat formulir temuan atau laporan, kajian, dan bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Perbawaslu 7 tahun 2022.
- Bahwa tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
- Bahwa Surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru Nomor, 0126/PM PP.02/KPA.16-13/2/2024 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 7 tahun 2022, sehingga dapat dikatakan cacat formil.
- Bahwa surat a quo ditandatangani oleh Ketua Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru dan ditujukan kepada PPD Mimika Baru, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 7 tahun 2022.
- Bahwa surat a quo, meskipun tertanggal 21 Februari 2024, tetapi baru diterima KPU Kabupaten Mimika dari PPD Mimika Baru pada tanggal 24 Februari 2024.
- Bahwa batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu tahun 2024 adalah tanggal 24 Februari 2024 atau 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tertanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan poin 5 sampai dengan 8 di atas maka KPU Kabupaten Mimika memutuskan:
- Tidak menghentikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat pada Distrik Mimika Baru yang saat ini sedang berjalan.
- Tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tercantum dalam surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru nomor 0126/PM.00.02/ΚΡΑ. 16-13/2/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Surat jawaban ini ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Dete Abugau. Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dan KPU Provinsi Papua Tengah. (Redaksi)
