ADVERTISEMENT
Senin, November 16, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah Mimika

Ketua Bawaslu Kembali Sampaikan Sudah Surati KPU Lakukan PSU di Tujuh TPS di Dua Distrik

Surat rekomendasi untuk PSU di Distrik Kwamki Narama sudah dilayangkan tanggal 22 Februari lalu, namun belum dipastikan apakah PPD Kwamki Narama sudah melakukan koordinasi dengan KPU.

27 Februari 2024
0
Ketua Bawaslu Kembali Sampaikan Sudah Surati KPU Lakukan PSU di Tujuh TPS di Dua Distrik

Ketua Bawaslu Mimika Frans wetipo saat memberikan keterangan pada awak Media (foto:redaksi/loranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tujuh TPS tersebut, empat berada di Distrik Mimika Baru dan tiganya di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo kepada awak media di salah satu hotel di Timika, Selasa 27 Februari 2024.

Menurut Frans, surat rekomendasi yang dilayangkan ke KPU untuk menindaklanjuti adanya laporan dugaan tindak pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Pandis Mimika Baru dan Kwamki Narama.

Baca Juga

DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

PTFI Raih Penghargaan ESDM lewat Program Apprentice IPN

“Kita berikan rekomendasi atas dasar adanya laporan pelanggaran di empat TPS di Mimika Baru TPS dan tiganya di Kwamki Narama,” jelas Frans.

Dikatakan, surat rekomendasi untuk PSU di Distrik Kwamki Narama sudah dilayangkan tanggal 22 Februari lalu. Meski demikian, Frans belum memastikan apakah PPD Kwamki Narama sudah melakukan koordinasi dengan KPU.

“Laporan yang kami terima di dua distrik rata-rata terjadi pelanggaran, jadi perlu dilakukan PSU” tandas Frans.

Dikatakan, terhitung sampai dengan tanggal 25 Februari sudah ada 28 pelanggaran Pemilu yang berbeda yang diterima Bawaslu.

Namun ada beberapa pelapor yang mencabut kembali laporannya karena tidak disertakan dokumen dan bukti pelanggaran.

“Pelanggaran ini mayoritas dilaporkan oleh saksi dan calon legislatif termasuk partai politik,” pungkasnya.

Diberitakan media ini kemarin, terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu ini, khusus untuk Distrik Mimika Baru, KPU sudah menyatakan tidak melakukan PSU.

Tanggapan KPU atas surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Mimika Baru tersebut sudah dijawab KPU, dengan menerbitkan surat dengan nomor 133/PL.01-SD/9404/2024 tanggal 24 Februari 2024.

Berikut delapan alasan KPU tidak melaksanakan PSU di Distrik Mimika.

  1. Bahwa keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang merupakan wewenang KPU Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
  2. Bahwa penyampaian rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu seharusnya disampaikan kepada KPN Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah direkomendasikan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran yang paling sedikit memuat formulir temuan atau laporan, kajian, dan bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Perbawaslu 7 tahun 2022.
  3. Bahwa tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
  4. Bahwa Surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru Nomor, 0126/PM PP.02/KPA.16-13/2/2024 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 7 tahun 2022, sehingga dapat dikatakan cacat formil.
  5. Bahwa surat a quo ditandatangani oleh Ketua Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru dan ditujukan kepada PPD Mimika Baru, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 7 tahun 2022.
  6. Bahwa surat a quo, meskipun tertanggal 21 Februari 2024, tetapi baru diterima KPU Kabupaten Mimika dari PPD Mimika Baru pada tanggal 24 Februari 2024.
  7. Bahwa batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu tahun 2024 adalah tanggal 24 Februari 2024 atau 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tertanggal 14 Februari 2024.
  8. Bahwa berdasarkan poin 5 sampai dengan 8 di atas maka KPU Kabupaten Mimika memutuskan:
  • Tidak menghentikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat pada Distrik Mimika Baru yang saat ini sedang berjalan.
  • Tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tercantum dalam surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru nomor 0126/PM.00.02/ΚΡΑ. 16-13/2/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Surat jawaban ini ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Dete Abugau. Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dan KPU Provinsi Papua Tengah. (Redaksi)

 

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

16 November 2026
KKT II Mimika, Empat Daerah Berbagi Strategi Merawat Toleransi

KKT II Mimika, Empat Daerah Berbagi Strategi Merawat Toleransi

16 November 2026
PTFI Raih Penghargaan ESDM lewat Program Apprentice IPN

PTFI Raih Penghargaan ESDM lewat Program Apprentice IPN

16 November 2026
Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

16 November 2026
Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

16 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Dana Desa dan ADD Mimika 2026 Rp267 Miliar, Ini Peruntukannya

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
Komarudin Watubun Unggul di Mimika Tengah, Tinggalkan Sejumlah Nama Beken

Komarudin Watubun Unggul di Mimika Tengah, Tinggalkan Sejumlah Nama Beken

Perolehan Suara Caleg DPRD Mimika Dapil 6, Distrik Mimika Tengah, Nurman Karupukaro Teratas

Perolehan Suara Caleg DPRD Mimika Dapil 6, Distrik Mimika Tengah, Nurman Karupukaro Teratas

Trifena Tinal Nangkring di Posisi Teratas Calon Anggota DPR RI Dapil 6, Distrik Mimika Barat Jauh

Trifena Tinal Nangkring di Posisi Teratas Calon Anggota DPR RI Dapil 6, Distrik Mimika Barat Jauh

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id