TIMIKA, Koranpapua.id- Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang terletak di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 dipalang oleh Philipus Monaweyau dan Yance, Senin 11 Desember 2023.
Philipus Monaweyau dan Yance ketika melakukan pemalangan mengaku sebagai pengurus Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko).
Aksi pemalangan yang bersamaan dengan demo damai oleh ASN Papua menolak roling jabatan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dengan menempelkan spanduk di pintu masuk utama Bakesbangpol.
Dalam spanduk itu bertuliskan “Kelola dana hibah Rp39 miliar, Kesbangpol: yang tidak terencana Rp2,8 miliar”.
“Yang sudah terealisasi (dari dana hibah yang tidak terencana) 2,8 miliar dari pagu 2,8 miliar itu (hibah tidak terencana), sudah habis”.
Tahun 2023, Kesbangpol sudah gelontorkan dana hibah 2,8 miliar. Hibah terencana ada sekitar 29 penerima (ormas semua) iya, yayasan juga ada. Hak Orang Kamoro Di mana?”
Yan Selamat Purba, Kepala Bakesbangpol Mimika menyebutkan pemalangan dilakukan oleh Philipus Monaweyau dan Yance. Keduanya merupakan bagian dari Lemasko.
Purba menjelaskan pada saat aksi pemalangan tersebut Philipus dan Yance menegaskan mereka tidak ada masalah pribadi dengan Kepala Bakesbangpol.
Mereka hanya ingin bertemu dengan Bupati Mimika sebagai kepala daerah. Kepada keduanya, Purba menyampaikan apabila masih ada persoalan internal di tubuh Lemasko, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu.
Hasil kesepakatan selanjutnya dilaporkan ke Bupati melalui Bakesbangpol. Karena Bakesbangpol hanya mengeluarkan bantuan untuk lembaga yang kepengurusannya satu.
Apabila belum bersatu kemudian pemerintah tetap memberikan bantuan akan diprotes oleh pihak lain.
Pemerintah nantinya dianggap memihak kepada salah satu pihak yang ujungnya pemerintah yang disalahkan.
“Kami juga harus ada kepastian hukum untuk memberikan bantuan-bantuan. Ini malah kasih salahkan kita lagi bagaimana,” jelas Purba kepada Koranpapua.id melalui sambungan telepon, Senin siang.
Dengan situasi semacam ini kata Purba, Kesbangpol juga menjadi bingung apabila mereka meminta pemerintah yang menyelesaikan.
Dijelaskan, sebelumnya Wakil Bupati Johannes Rettob sudah berupaya memanggil mereka dengan harapan supaya duduk berembuk menyelesaikan secara internal.
“Di depan kita mereka bilang dong berdamai jadi satu. Ke luar buat lain lagi. Terakhir mereka bilang bahwa pendatang kamu bantu sementara kami tidak. Padahal kita sudah bilang mereka bersatu dulu baru pemerintah bisa bantu,” jelasnya.
Kepada Philipus dan Yance setelah memalang kantor, Purba menyarankan keduanya supaya bertemu langsung dengan bupati untuk menyampaikan keluhan mereka.
Masalah ini juga kata Purba, sudah pernah disampaikan kepada Pj Bupati Valentinus tapi disarankan untuk diselesaikan secara internal baru pemerintah bisa memberikan bantuan.
Ia mengatakan dengan adanya pemalangan ini mengganggu aktivitas pegawai untuk melayani masyarakat.
“Masalah ini saya sudah koordinasi dengan kepolisian. Apabila sampai besok belum dibuka kami minta polisi buka paksa untuk kami berkantor,” tambahnya. (Redaksi)
