TIMIKA, Koranpapua.id- PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan siap bangun sejumlah infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tiga distrik di wilayah pesisir korban terdampak limbah tailing.
Tiga distrik itu adalah Distrik Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga. Pernyataan kesanggupan ini terungkap dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai di Ruang Rapat GBHN (Bawah) Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat, Senin 11 September 2023 pukul 10.00 WIB.
John NR Gobai, Ketua Poksus DPR Papua dalam keterangan tertulisnya kepada Koranpapua, Senin 11 September 2023 menjelaskan, Komisi II DPR Papua telah mengadakan rapat membahas tindaklanjut hasil pertemuan Komite Il DPD RI dengan para pemangku kepentingan terkait dampak limbah tailing.
Warga yang terdampak limbah tailing terdapat di wilayah Distrik Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang pernah dibahas di Rimba Papua Holel beberapa waktu lalu.
Rapat dihadiri perwakilan beberapa kementerian terkait, Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas.
Hadir juga Direktur PT Freeport Indonesia Claus Wamafma dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi, Ketua Lepemawil, Adolfina Doly Kuum dan puluhan Anggota Komite II DPD RI.
Dikatakan, pada Raker ini telah ditandatangani beberapa kesepakatan untuk dapat menjadi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Freeport dengan melibatkan masyarakat.
Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur (Lepemawil) membentuk tim pengawas atas kesepakatan yang ditandatangani.
“Saya dari awal meminta agar ada kesepakatan yang ditandatangani hari ini, syukur tadi kami tandatangani kesepakatan. Isinya antara lain Freeport membangun beberapa infrastruktur dan dibentuk tim pengawas,” jelasnya.
Komisi II DPR Papua juga meminta agar Freeport menyediakan airboat untuk masyarakat supaya bisa berjalan di daerah pendangkalan.
DPR Papua juga meminta agar Freeport mengganti penggunaan kapur untuk campuran dalam pengolahan tambang dengan zat lain agar lebih ramah lingkungan.
“Kami menegaskan bahwa tailing ini berkat bagi pemerintah tapi masalah bagi masyarakat, karena itu Freeport harus membuat program yang menjawab kebutuhan bukan proyek bagi kontraktor,” katanya.
Selain itu, Komisi II DPR Papua meminta agar Freeport bangun pabrik semen mortal yang dimiliki dan dikelola oleh anak-anak asli Mimika.
Dengan tandatangan kesepakatan ini, Komisi II DPR P tinggal mengkawal serta mendesak Freeport merealisasikan apa yang sudah disepakati. (Redaksi)
