TIMIKA, Koranpapua.id- Penerimaan Negara Kabupaten Mimika, Papua Tengah semester pertama (Januari-Juni) 2023, terealisasi sebesar Rp2,34 triliun atau mencapai 52,16% dari target sebesar Rp 4,5 triliun.
Demikian informasi penerimaan Negara yang disampaikan Kementerian Keuangan RI dalam siaran pers kepada Koranpapua.id, Selasa 1 Agustus 2023.
Dijelaskan besaran penerimaan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,9 triliun, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Rp 414,29 miliar (78,97%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26,7 miliar (73,15%).
Berdasarkan data kinerja penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L) dan Pajak Lainnya pada bulan Juni 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp1,9 triliun atau sekitar 47,95% dari target penerimaan tahun 2023.
Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 pada masa yang sama yaitu sebesar Rp1,74 triliun, maka penerimaan pajak dalam negara bulan Januari sampai Juni 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,37%.
Selanjutnya berdasarkan jenis pajaknya, kontributor terbesar dalam kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika pada bulan Januari sampai Juni 2023 adalah PPh Non Migas dengan realisasi sebesar Rp1,2 triliun (65,61% dari total penerimaan pajak).
Pada urutan kedua adalah PBB dengan realisasi penerimaan sebesar Rp469,69 miliar (24,62% dari total penerimaan pajak). Kemudian diikuti dengan PPN dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183,05 miliar (9,59% dari total penerimaan pajak).
Kemudian penerimaan dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika Januari sampai Juni 2023 ditunjang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 59,32%.
Diikuti oleh sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 14,14%, dan disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 5,43%.
Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp 136,1 miliar atau mencapai 65,4% dari target yang ditetapkan. Penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp 278,2 miliar atau mencapai 87,9% dari target yang ditetapkan.
PNPB dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terealisasi sebesar Rp26,7 miliar (78,9%) dari target tahun 2023.
Belanja Negara dari APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Timika telah terealisasi sebesar Rp2,08 triliun atau 36,41% dari alokasi belanja sebesar Rp5,73 triliun.
Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp426,19 miliar (38.24%) dan Belanja TKD yang terealisasi sebesar Rp1,66 triliun (35,97%).
Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp164,43 miliar (51.37%), Belanja Barang Rp201,65 miliar (31,17%), dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp60,09 miliar (40,74%).
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama, masing-masing pos belanja di Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan.
Belanja Pegawai di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp154,52 miliar, sehingga Belanja Pegawai dari Januari sampai Juni 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp9,91 miliar.
Belanja barang di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp141,21 miliar, sehingga belanja barang Januari sampai Juni 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp60,44 miliar.
Belanja Modal di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp52,25 miliar, sehingga Belanja Modal Januari sampai Juni 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp7,84 miliar.
Belanja TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus Fisik dam Dana Alokasi Khusus Non Fisik), Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.
Dana Bagi Hasil telah terealisasi Rp645 millar (31%) dari pagu sebesar Rp2,08 triliun, Dana Alokasi Umum terealisasi Rp670 miliar (49,77%) dari pagu sebesar Rp.1.34 triliun.
Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik hingga akhir Juni 2023 masih belum ada realisasi, namun untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp87,26 miliar (43,45%) dari pagu Rp200,84 miliar.
Dana Otonomi Khusus telah terealisasi Rp126,83 miliar (43,45%) dari pagu Rp200,84 miliar. Dana Otonomi Khusus telah terealisasi Rp126,83 miliar (30%) dari pagu Rp422,77 miliar.
Dana Desa telah terealisasi Rp124,28 miliar (39,11%) dari pagu Rp317.77 miliar, dan Dana Insentif Fiskal telah terealisasi Rp7,75 miliar (50%) dari pagu Rp15,50 miliar. Kredit Ultra Mikro (UMI) periode Januari sampai dengan Bulan Juni 2023 masih belum ada penyaluran. (redaksi)
