TIMIKA, Koranpapua.id- Realisasi pengerjaan proyek fisik yang didanai APBD 2023 masih rendah. Sampai triwulan ketiga minggu keempat tahun 2023, dari 65 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika terdapat 16 OPD baru mencapai 20 persen.
Sementara 11 OPD berkisar 40 persen dan enam OPD mencapai 50 persen. Presentase realisasi pengerjaan fisik ini, merupakan hasil rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berlangsung secara tertutup di Hotel Grand Tembaga, Senin 24 Juli 2023.
Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koranpapua.id menjelaskan, progres realisasi fisik berdasarkan proses pemaketan yang ada di setiap OPD, terlihat jelas pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV).
Bappeda melihat rendahnya realisasi fisik disebabkan terlambat menginput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), kemudian pemaketannya. Bila OPD belum lakukan pemaketan, maka tidak muncul di sistem.
“ Dari awal sudah kami sampaikan, kami hanya mengontrol di sistem, apakah sudah dipaketkan atau belum, dan progresnya seperti apa,” ungkap Yohana.
Yohana mengkhawatirkan masih rendahnya realisasi fisik, akan menghambat proses pembangunan. Apalagi saat ini sudah masuk triwulan ketiga minggu keempat tahun 2023.
“Intinya yang kita kejar sekarang adalah yang sudah berkontrak. Namun bisa jadi masalah bila ada yang belum masuk di sistem dan belum dipaketkan. Apalagi bila perencanaan juga belum jalan, atau bahkan belum dilelang,” katanya.
Menurut Yohana, yang harus dikerjakan saat adalah kegiatan atau proyek yang sudah berkontrak dan sudah masuk di sistem.
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte ketika memimpin rapat monitoring dan evaluasi kinerja OPD menyampaikan, rapat yang dilaksanakan sangat penting untuk mengevaluasi secara bersama terkait dengan pelayanan pemerintahan.
Melalui rapat juga dapat menginventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi, sehingga mendapatkan solusi pemecahan masalah yang tepat dan akurat. Termasuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelola, agar program atau kinerja pemerintah dapat lebih berdayaguna dan berhasil.
“ Ini merupakan pekerjaan tim, sehingga perlu adanya kerja sama antar OPD. Sekarang kita mau dengar, apa yang menjadi masalah di OPD, di konsultan dan di Pokja (kelompok kerja). Ini kita kerja tim, jadi mari kita benahi dan bergerak bersama-sama,” tegas Pj. Sekda.
Sekda memulai dengan menanyakan progres yang ada di OPD-OPD besar, karena dampaknya juga besar. Bila ada kendala, Sekda meminta agar segera diselesaikan, sehingga di triwulan keempat tidak ada lagi yang masih berproses.
“Saya harap jangan sampai kita rapat di minggu kedua bulan Agustus dan masih berproses terus. Apalagi bila sampai masuk di triwulan keempat dan kita masih berproses. Proses itu bagian dari langkah, tapi jangan sampai kita berproses hanya di tempat,” pesannya.
Hadir pada rapat tersebut, Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Petrus Lewa Koten dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Hendritte W. Tandiyono.
Hadir juga seluruh pimpinan OPD, mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan kepala distrik di lingkup Pemkab Mimika, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), operator SiRUP pada masing-masing OPD, konsultan dan Pokja. (redaksi)
