TIMIKA, Koranpapua.id– Pj Sekda Mimika, Dr. Petrus Yumte, SH, M.Si mengingatkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera membenahi semua persoalan yang menjadi revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penegasan Sekda lebih diutamakan kepada Inspektorat menyangkut hasil revisi KPK beberapa waktu lalu. Terkait dengan itu, Sekda meminta Inspektorat untuk segera melakukan monitoring yang berhubungan dengan perencanaan anggaran dan tahapan realisasi.
Hal lain yang menjadi evaluasi KPK yakni yang berkaitan dengan perijinan, dan managemen sumber daya manusia. “ Untuk itu kepada Inspektorat mohon dibantu agar proses di OPD dapat berjalan sesuai rencana,” pesan Sekda ketika memimpin apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin 17 Juli 2023.
Sekda juga mengingatkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika untuk merapikan semua dokumen, khususnya dokumen pencairan anggaran diatas nilai Rp1 miliar. Ditegaskan, Anggaran Belanja Daerah (APBD) harus terukur dengan baik.
“Kalian harus pastikan dokumennya, jangan asal bongkar. Sudah begitu baku tolak lagi. Rapikan dokumen itu, bahaya bermain administrasi. Saya tegaskan mulai hari ini rapikan dokumen pencairan dan lain-lain, mulai dari OPD sampai di bagian keuangan,” tegas Pj Sekda.
Sekda yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam kesempatan itu juga menjelaskan, untuk memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 76 yang jatuh pada 12 Juli 2023 akan diwarnai dengan aneka perlombaan.
Diantaranya, Festival UMKM, perlombaan tarian seka dan volley ball antar OPD yang dimulai tanggal 18 – 22 Juli 2023 di Gedung Eme Neme Yauware.
Dikatakan, pameran UMKM perlu dilakukan di Mimika, sehingga ekonomi di daerah ini dapat berkembang. Pemerintah harus menjadi contoh untuk masyarakat, agar masyarakat kecil benar-benar melihat pemerintah hadir melalui APBD.
Ia mengkritik beberapa OPD yang berlomba-lomba mengikuti pameran di Bali dan lain-lain. “Tidak usah pergi, di sini saja, supaya ekonomi Mimika bisa hidup. Pemerintah harus menjadi contoh, dan yang paling penting adalah adanya peran pemerintah hadir untuk setiap UMKM masyarakat,” tandas Sekda.
Ia juga mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk hadir lebih awal setiap pagi di Gedung Pusat Pemerintahan. “Satpol pagi-pagi sudah ada di sini, pejabat datang Satpol PP harus sudah stand by di sini. Mohon Bagian Umum dan Dinas Satpol ditertibkan,” pintanya. (redaksi)
