TIMIKA, Koranpapua.id- Timika – Mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) akan mengalokasikan dana sebesar Rp173 miliar.
Besaran dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dua lembaga penyelenggara Pemilu yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp132 Miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp40 miliar.
Lukas Luli Lasan, Kepala Bidang Bina Politik Bakesbangpol Mimika kepada Koranpapua.id mengatakan, pencairan dana hibah tersebut akan dilakukan dua tahap.
Tahap pertama 40 persen dari besaran anggaran yang diusulkan diakomodir melalui APBD Perubahan, karena tidak diakomodir dalam APBD Induk 2023. Sisanya 60 persen diakomodir dalam APBD Induk 2024.
Dikatakan, kontribusi terkait pendanaan merupakan amanat undang undang, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan dana Pemilu.
“Proposalnya sudah kami terima dan sekarang lagi proses oleh Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), yang nantinya dituangkan dalam berita acara Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), supaya bisa mencantumkan apa hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak,” jelas Lukas.
Proses pencairannya sesuai aturan PKPU bahwa tahapan Pemilu sudah dimulai dari Tahun 2023-2024. Soal apakah besaran dana yang diajukan dalam proposal akan dijawab semuanya, hal itu belum bisa dipastikan. Bakesbangpol masih menunggu hasil dari TPAD, apakah anggaran dinaikan, dikurangi atau tetap sesuai proposal.
Lukas membenarkan dana hibah dari APBD untuk KPU dan Bawaslu dalam pengelolaannya dialihkan ke APBN. Meskipun demikian pertanggungjawaban masih tetap ke pemerintah daerah. Terkait hal ini, Bakesbangpol sudah membicarakan dengan KPU maupun Bawaslu.
Anggaran sebesar Rp132 miliar yang diajukan KPU dan Rp40 miliar oleh Banwaslu, akan manfaatkan untuk membiaya semua proses dan tahapan Pemilu, mulai awal, pemilihan sampai penetapan suara.
“Tahun-tahun sebelumnya mekanisme pertanggungjawaban karena sudah statusnya APBN, sehingga pemerintah daerah sebagai pemberi hibah hanya diberikan laporan realisasinya saja. Kami sudah sampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mereka bisa menerima,” paparnya.
Namun untuk tahun ini meskipun sumbernya dari APBD, di tahun 2024 penyelenggara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Hasil laporan pertanggungjawaban KPU dan Banwaslu akan dijadikan bahan laporan pemerintah daerah pada akhir tahun.
Disampaikan bahwa untuk biaya pengamanan pelaksanaan Pemilu, langsung dianggarkan melalui APBN. Meski demikian pemerintah daerah tidak menolak jika ada permintaan bantuan hibah. Namun sampai sejauh ini belum ada proposal yang masuk dari pihak keamanan
Mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu, Bakesbangkol juga telah berkontribusi dengan mengirim petugas untuk duduk dalam kepanitian PPS dan PPD. Pemerintah daerah juga bekerjasama dengan kepala distrik untuk membantu kelancaran distribusi logistik sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (redaksi)
