JAKARTA, Koranpapua.id- Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), lantang bersuara di parlemen.
PFM dengan tegas menolak rencana Presiden Prabowo membuka perkebunan sawit berskala besar di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan PFM saat sesi interupsi dalam rapat paripurna DPD, kompleks DPR, DPD, MPR di Jakarta pada Rabu 14 Januari 2026.
Penolakan itu, menurut PFM merupakan aspirasi masyarakat adat Papua yang belakangan ini menyatakan tidak setuju atas rencana perluasan penanaman sawit di Bumi Cenderawasih.
PFM dalam kesempatan itu, juga meminta kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin untuk melaporkan penolakan itu kepada Prabowo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
“Masyarakat adat di Papua menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” tegas PFM.
Selain sawit, Finsen juga menyampaikan keberatannya perihal pendirian Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di tanah Papua.
Dia meyakini, markas TNI Angkatan Darat yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan itu tidak selaras dengan kebutuhan di Papua.
“Yonif TP memiliki kompi khusus yang mengurus bidang pertanian dan peternakan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit. Bukan markas tentara,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan perbaikan masalah akses pendidikan dan kesehatan, alih-alih ketahanan pangan.
Ketua DPD Sultan menuturkan bahwa ia menghimpuan seluruh masukan yang disampaikan oleh para anggota, dan mengupayakan bertemu Presiden guna menindaklanjuti aspirasi para senator.
“Kami sedang mencari jadwal bertemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ucap Sultan.
Seperti diketahui, Prabowo belum lama ini mengatakan, akan mendorong agar Papua untuk ditanami kelapa sawit yang bisa menghasilkan bahan bakar minyak alternatif pengganti BBM berbahan bakar hidrokarbon.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama jajaran kabinetnya dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta tanggal 16 Desember 2025. (Redaksi)
