JAKARTA, Koranpapua.id- Gangguan telekomunikasi yang berulang kali terjadi di sejumlah wilayah Papua, mendorong aliansi mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan, mendatangi DPR RI di Jakarta.
Ikut bersama dalam rombongan ke kompleks Parlemen Senayan, Kamis 11 September 2025, Yulians Charles Gomar, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Papua Selatan.
Di Gedung parlemen, mereka melakukan audiensi dengan Indrajaya, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Papua Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pertemuan ini membahas dampak gangguan berulang layanan telekomunikasi pada sejumlah wilayah Papua, lebih khusus yang terjadi di Provinsi Papua Selatan.
Termasuk insiden terbaru putusnya kabel laut Fakfak–Ambon pada 9 September 2025 yang membuat aktivitas masyarakat lumpuh.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan bahwa gangguan telekomunikasi tidak hanya menghambat layanan komunikasi, tetapi juga menghambat kegiatan sehari-hari masyarakat.
Yoram Ogay, Ketua BEM/Presma Unmus, menuturkan mahasiswa kesulitan mengakses KRS, registrasi SSO, hingga bimbingan skripsi.
“Pendaftaran wisuda berulang kali terhambat. Ini sangat merugikan mahasiswa,” ujar Yoram.
Pelaku usaha dan pengemudi ojek online juga terdampak dari adanya gangguan tersebut.
Pengemudi ojek online kehilangan pendapatan hingga ada kasus kendaraan ditarik, karena cicilan macet hingga adanya kesulitan mengirim pesanan.
Sementara itu, pelaku usaha mengeluhkan arus kas tersendat akibat stok menumpuk.
“Padamnya jaringan tidak hanya masalah teknis, tapi menyangkut keberlangsungan hidup kami sehari-hari,” tegas Matsalim Yamawi Mahuze, perwakilan pengemudi ojek online.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi menyampaikan terkait redundansi infrastruktur pembangunan jalur cadangan kabel laut Merauke–Tual.
Termasuk penguatan radio Mappi–Boven Digoel agar Papua Selatan sehingga tidak lagi lumpuh total setiap kali terjadi gangguan.
Kemudian, mereka juga menyampaikan usulan adanya kompensasi nyata bagi pelanggan berupa pembebasan biaya 1–2 bulan layanan data sebagai pemulihan kepercayaan publik.
Aliansi juga meminta adanya transparansi informasi atau penyampaian jadwal pemulihan dan update resmi dari operator agar masyarakat tidak terjebak disinformasi.
Yulians Charles Gomar, Ketua Komisi II DPRD Papua Selatan, menegaskan mandat politik DPRD untuk mengawal perbaikan jaringan kabel laut Sorong–Merauke sesuai jadwal.
Serta mendorong opsi komunikasi cadangan seperti posko internet dan satelit, serta memastikan operator rutin memberi pernyataan resmi.
Sementara Indrajaya, Anggota Komisi II DPR RI menyatakan akan membawa aspirasi ini ke jalur pengawasan dan penganggaran lintas komisi.
“Kita akan dorong percepatan jalur alternatif Merauke–Tual, memasukkan Papua Selatan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), serta memastikan alokasi Otsus mendukung infrastruktur penunjang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data ketika menggunakan solusi satelit atau penyedia non-terestrial, serta memastikan aspirasi disampaikan secara bermartabat.
“Papua Selatan sebagai beranda NKRI wajib mendapatkan akses telekomunikasi yang andal, aman, dan berkeadilan,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menghentikan siklus lumpuh telekomunikasi di Papua Selatan melalui pembangunan jalur cadangan, transparansi informasi, dan kompensasi yang adil.
Harapannya, pendidikan, pelayanan publik, hingga ekonomi rakyat di Papua Selatan tidak lagi tersandera akibat gangguan telekomunikasi yang terus berulang. (Redaksi)
