JAKARTA, Koranpapua.id– Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menyoroti anjoknya serapan anggaran belanja pemerintah di Provinsi Papua Tengah.
Ia menyebutkan bahwa serapan belanja di Papua Tengah lebih rendah dibanding pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat.
Mendagri menyoroti turunnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah dalam evaluasi empat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.
“Pendapatannya 48 persen, tapi penyerapan hanya 15 persen,” ujar Mendagri dalam Rapat Panja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks Senayan Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.
Menurut Mendagri, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di Papua Tengah, dikarenakan adanya rencana Gubernur Meki Nawipa untuk merobak jajaran kepala dinas.
“Yang kita soroti adalah yang paling bawah yaitu Papua Tengah minus 25 persen. Ini kami sampaikan salah satunya adalah karena uangnya banyak, tapi kemudian tidak tereksekusi di dinas-dinasnya,” tuturnya.
Mendagri mengimbau agar uang yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah tidak ditahan, tetapi dibelanjakan sehingga terjadi peredaran uang ke masyarakat.
“Angka pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah masuk kategori mundur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah tercatat minus sebesar 25 persen,” paparnya.
Kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah yang minus juga berpengaruh ke tingkat nasional.
Minimnya serapan anggaran tidak saja terjadi Papua Tengah tetapi juga di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 11 persen, Papua Pegunungan lebih dari 20 persen, dan Papua Selatan sebesar 18 persen.
“Dari BPS menyampaikan, kita lihat pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional 4,87 persen nasional ada daerah-daerah yang tinggi, Maluku Utara, Papua Barat, ini bagus angkanya sangat tinggi. Tapi kita lihat Papua Tengah terendah, minus 25 persen,” tandasnya. (Redaksi)
