TIMIKA, Koranpapua.id– Aksi pemalangan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang dilakukan Aliansi Pemuda Amungme (APA), sudah sering terjadi.
Pemalangan kantor yang dilakukan APA itu, sebagai aksi protes atas ketidakjelasan formasi khusus dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.
Mereka merasa kecewa terhadap formasi 280 CPNS yang diperuntukan bagi Orang Asli Papua (OAP) dari Suku Amungme, Suku Kamoro dan lima suku kekerabatan, hingga saat ini tidak ada kejelasan dan dinilai tidak transparan.
Terbaru aksi pemalangan kantor BKPSDM Mimika yang terletak di Jalan Poros SP5 itu, dilakukan pada Kamis 22 Mei 2025.
Aksi pemalangan yang sering terjadi di kantor ini dan berdampak terhadap aktivitas pegawai dan pelayananan masyarakat lainnya mendapatkan tanggapan oleh Hironimus Taime, Ketum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi Republik Indonesia.
Kepada koranpapua.id, Senin 26 Mei 2025, Hironimus Taime yang adalah mantan birokrat di Pemkab Mimika ini, menyampaikan beberapa masukan yang bisa menjadi telaah bagi pengambil kebijakan di Pemkab Mimika.
Adapun saran dan masukannya diantaranya, meminta kepada lembaga DPR Provinsi Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, untuk membuat regulasi untuk menjawab persoalan CPNS untuk OAP.
Adapun beberapa regulasi yang perlu disiapkan diantaranya, Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) ketenagakerjaan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Termasuk UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terutama klausul quota OAP diperjelas dan dipertegas, sehingga menjadi Perdasus.
Perdasus ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi kabupaten se-Papua Tengah agar ada kepastian hukum, sebagai pijakan yang dapat disosialisakan ke kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Sosialiasi ini bisa dilakukan melalui media.
Heronimus juga menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten dan DPRK se-Papua Tengah, segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Kabupaten dengan mengacu ke Perdasus Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tengah.
Sehingga menjadi pedoman dalam penerimaan CASN, baik bagi OAP maupun non OAP, terumata putra-putri yang Labepa (lahir besar Papua) sesuai semangat UU Otsus Papua dan arahan Kementerian PAN RB dan BKN RI.
“Ini agar tidak berlarut-larut dan tidak perlu ada aksi palang kantor pemerintah yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” terang Hironimus. (Redaksi)
