TIMIKA, Koranpapua.id- Tidak lama lagi Bupati Mimika hasil Pilkada 27 November 2024 dilantik.
Karena itu sebaiknya proyek-proyek yang didanai melalui APBD Mimika tahun 2025 dipending sementara sampai ada Bupati Mimika definitif.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disarankan boleh menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin.
Hal ini disampaikan Marianus Maknaipeku, Tokoh Masyarakat Mimika yang juga Wakil Ketua Lembaga Musyarawah Adat Suku Kamoro (Lemasko) kepada koranpapua.id, Minggu 16 Februari 2025.
Menurut Marianus, penundaan sementara pekerjaan proyek tahun 2025 juga sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), untuk tidak mengeksekusi APBD sebelum Bupati Definitif dilantik.
“Ini bertujuan agar jangan sampai bupati yang nantinya dilantik terkesan hanya sebatas ‘mencuci piring kotor’. Kalau kegiatan rutin tidak ada masalah, tapi kegiatan proyek perlu menunggu Bupati Mimika definitif,” tegas Marianus.
Marianus menyampaikan, sebagai tokoh masyarakat memberikan apresiasi kepada Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Mimika yang sangat peduli dengan pelayanan kepada masyarakat.
Ini bisa dilihat dari berbagai kunjungan Pj Bupati ke lapangan untuk melihat pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Mimika.
Namun terkait dengan pelaksanaan proyek tahun 2025, Marianus menyarankan kepada Pj Bupati agar menunggu bupati definitif.
Dalam sisa waktu jabatan, Pj Bupati diharapkan lebih fokus kepada pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2024 oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pj Bupati sangat paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyalagunaan anggaran, jadi kalau bisa fokus menangani yang berkaitan dengan dugaan korupsi,” pungkas Marianus.
Marianus menyebutkan, dugaan penyalagunaan keuangan negara tahun 2024 di Mimika pasti ada.
Ia mencontohkan, salah satu inkatornya di Dinas Pendidikan yang mengelola dana satu triliun lebih.
Fakta yang ada di lapangan, fisik bangunan kelihatan tetapi anak-anak banyak yang tidak bisa membaca dan menulis.
Marianus juga menyebutkan, indikator dugaan penyalagunaan keuangan negara juga berkaitan dengan pembelian lahan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintah.
“Banyak lahan-lahan itu sebelumnya dibeli istri-istri pejabat yang kemudian dijual kembali kepada pemerintah. Ini juga yang harus diusut oleh Pj Bupati,” pungkasnya.
Terkait dengan pengadaan lahan yang cukup menguras APBD Mimika, maka Marianus menyarankan agar semua OPD yang berususan dengan pengadaan lahan perlu diperiksa.
“Ini menjadi atensi kepada Pj Bupati untuk fokus ke hal-hal yang kemungkinan ada dugaan korupsi. Kalau boleh saya sarankan periksa saja kepala pertanahan Mimika biar semua bisa terbuka,” tandas Marianus. (Redaksi)
