TIMIKA, Koranpapua.id- Sejumlah pegawai yang bertugas di Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Mimika melakukan pemalangan pada pintu masuk ruangan SDM yang berada di Kantor Pusat Pemerintah, SP3, Senin 19 Agustus 2024.
Para pegawai yang merasa kecewa dengan sistem kerja di Bagian SDM, juga menyampaikan sejumlah tuntutan tertulis yang ditempelkan pada pintu masuk ruangan.
Berikut pernyataan mereka, ‘Kembalikan bendahara ke tempat tugas sebelumnya di Distrik Tembagapura !!!. Bendahara Rasa Kabag.
‘Hasil dari sistem birokrasi yang baik menghasilkan suasana kerja yang baik dan nyaman. Kasubag harus OAP. Hidup pegawai SDM’.
Ada juga pernyataan ‘Honorer Bagian SDM tidak akan ikut apel selama guru-guru pengangkatan 600 orang masih bertugas di Bagian SDM Setda Kabupaten Mimika’.
Johanes Beanal salah seorang pegawai Bagian SDM menegaskan dirinya bersama para pegawai melakukan pemalangan, dikarenakan praktek manajemen birokrasi di Bagian SDM dinilai tidak benar dan kurang transparan.
Keputusan pemalangan itu terpaksa dilakukan karena tidak terima dengan kebijakan Kabag SDM yang mengakomodirkan empat tenaga guru dalam formasi kuota 600.
Sementara para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di Bagian SDM tidak diakomodir.
“Mereka empat orang ini awalnya guru. Mereka tinggalkan tempat tugas masuk honor di Bagian SDM. Kami juga tidak tahu mereka ini ditarik masuk SDM lewat mana,” tanya Yohanes Beanal.
Dengan mereka berkantor di Bagian SDM berdampak terhadap kekurangan tenaga guru di tempat tugas sebelumnya, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa diambilalih oleh anggota TNI.
Ia mengungkapkan empat guru yang masuk bekerja sebagai tenaga honor sampai dengan diangkat dalam program kuota 600 sudah tiga tahun di berada di Bagian SDM.
“Yang bikin kami sesal teman-teman kami yang sudah honor lama di sini tidak diangkat. Kami kaget tiba-tiba pimpinan tandatangan surat pernyataan bahwa mereka ini sebagai honorer di Bagian SDM,” tandasnya.
Padahal menurut Johanes Beanal, keempat orang tersebut berprofesi sebagai guru dengan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang selama ini tidak tahu bertugas dimana.
Ia menyebutkan keempat orang tersebut masing-masing bernama Kristin, Baraneti, Tri Sutrisno dan Sulaiman.
Beanal menambahkan persoalan lainnya yang membuat pegawai marah yakni terkait dengan pengalihan dana Otonomi Khusus (Otsus) Pendidikan tahun anggaran 2024 yang selama ini dikelola Bagian SDM ke Dinas Pendidikan (Disdik).
Meskipun Beanal tidak mengetahui secara pasti berapa besar dana tersebut, namun dengan pengalihan ke Disdik menjadi persoalan bagi Bagian SDM.
Sebab, setiap hari banyak mahasiswa Mimika datang menanyakan anggaran tersebut. Dan ketika para mahasiswa menanyakan ke Disdik selalu tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Dikatakan, alokasi dana Otsus Pendidikan yang dialihkan ke Disdik, selama ini digunakan untuk membantu para mahasiswa yang belajar di 15 kota studi di Indonesia.
“Kami harap pengelolaan dananya dikembalikan ke Bagian SDM. Karena mahasiswa selalu demo,” tegasnya.
Dikatakan, belum lama ini sejumlah mahasiswa yang datang ke Bagian SDM sudah diarahkan untuk langsung melakukan konfirmasi soal beasiswa ke Disdik.
Namun sejak terjadi kesalahpahaman antara pengusaha OAP dengan ajudan Kepala Disdik yang sempat melepaskan tembakan beberapa waktu lalu, membuat mahasiswa enggan menanyakan soal beasiswa ke Disdik.
Sementara Weinand A. Mandowen yang juga staf Bagian SDM menyoroti kinerja Katarina Nain selaku Bendahara pada bagian tersebut.
“Selama ini dia seolah-seolah berlagak dan bertindak sebagai Kabag SDM. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun perjalanan dinas luar diatur dia yang atur. Sehingga Kabag SDM tidak bisa berkutik apa-apa,” timpalnya.
Ia berharap Katarina Nain dikembalikan ke Distrik Tembagapura sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penempatannya.
“Bendahara ini bekerja di Bagian SDM hanya sifatnya titipan. Memang dia statusnya bendahara tapi tempat tugas yang sebenarnya di Distrik Tembagapura,” katanya.
Ia menjelaskan aksi pemalangan ini tidak diketahui Kabag SDM lantaran sedang berada di luar daerah.
Ia menegaskan aksi yang mereka lakukan ini sifatnya spontanitas dari para pegawai, karena merasa tidak ada keadilan.
“Palang ini baru kami buka sampai Plt. Bupati Johannes Rettob dan Pj Sekda Mimika datang kesini menemui kami,” tandasnya.
Sementara Martinus Nububo, Kabag SDM Setda Mimika yang dikonfirmasi koranpapua.id melalui sambungan telepon, Senin 19 Agustus hingga berita ini diturunkan belum mendapat respon balik. (Redaksi)
