TIMIKA, Koranpapua.id-Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah tahun 2025 yang berlangsung selama empat hari di Timika resmi ditutup, Jumat 5 April 2024.
Dalam Musrenbang tersebut ditetapkan 806 usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan di delapan kabupaten dalam wilayah Papua Tengah pada tahun 2025.
Selain itu, juga ditetapkan program prioritas yang diusulkan tahun depan yakni, penanganan stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan pengendalian pengangguran terbuka.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Tengah, Jull Eddy Way kepada Koranpapua.id usai penutupan Musrenbang di salah satu hotel di Timika, Jumat 5 April 2024.
Dikatakan, program kegiatan yang juga direncanakan tahun depan adalah pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar serta penguatan terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Adapun hasil Musrenbang RKPD ini telah disepakati dan tertuang dalam berita acara tentang usulan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.
Untuk Kabupaten Nabire sebanyak 57 sub kegiatan, Kabupaten Mimika 26 sub kegiatan, Kabupaten Puncak sebanyak 54 sub kegiatan.
Sedangkan Kabupaten Puncak Jaya 27 sub kegiatan, Kabupaten Dogiyai 45 sub kegiatan, Kabupaten Deiyai 51 sub kegiatan, Kabupaten Paniai 21 sub kegiatan dan Kabupaten Intan Jaya 27 sub kegiatan.
“Jadi total secara keseluruhan di delapan kabupaten Provinsi Papua Tengah sebanyak 806 sub kegiatan,” papar Jull Eddy.
Sementara untuk sub kegiatan Otonomi Khusus (Otsus) yang tertuang dalam berita acara yakni, usulan untuk Nabire 20 sub kegiatan, Mimika 70 sub kegiatan.
Puncak 106 sub kegiatan, Puncak Jaya 121, Dogiyai sebanyak 110, Kabupaten Deiyai 131 sub kegiatan, Paniai 147 sub kegiatan dan Intan Jaya sebanyak 87 sub kegiatan.
“Untuk program Otsus total secara keseluruhan dari delapan kabupaten di Papua Tengah sebanyak 892 sub kegiatan,” tambah Jull Eddy.
Dikatakan pemerintah provinsi akan berupaya memberi perhatian besar terhadap kebutuhan masyarakat.
Apabila terjadi keterbatas pendanaan, maka telah disepakati sebagian program diusulkan keatas sesuai dengan kewenangan dan mekanisme perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat.
Jull Eddy menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya, juga atas partisipasi aktif dari semua perwakilan OPD yang hadir, sehingga Musrenbang RKPD terselenggara dengan baik di Timika. (Redaksi)
