TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika mengeluhkan beban pembiayaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus ditanggung daerah. Padahal, program-program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan, pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan sejumlah program nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat hingga Kampung Nelayan. Namun, dukungan tersebut turut membutuhkan anggaran daerah.
“Ketika proyek ini jalan, ini dibiayai, dibebankan kepada kami. Padahal ini sebetulnya proyek dari pusat yang didukung oleh pemerintah daerah,” kata Kemong di kantor BPKAD, Jumat 20 November 2026.
Ia menyebut, sejauh ini sebanyak 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG telah beroperasi di Mimika.
Koperasi Merah Putih juga mulai berjalan di sejumlah lokasi, sementara program Kampung Nelayan telah didukung di kawasan pesisir, kepulauan, dan wilayah barat Mimika.
Untuk program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tahapan pembangunan.
“Sekolah Rakyat ini sudah jalan. Sudah jalan, tinggal kami bangun nanti, sedang berkoordinasi dengan pusat. Kami sudah menyiapkan lahan, sudah siap tinggal segera membangun,” ujarnya.
Kemong berharap pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperjelas.
Menurut dia, dukungan terhadap program strategis nasional perlu diimbangi dengan pembiayaan yang memadai agar tidak mengganggu kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemkab Mimika, kata dia, tetap berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, tetapi membutuhkan dukungan pembiayaan yang seimbang dengan tanggung jawab daerah dalam pelaksanaannya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru







