TIMIKA, Koranpapua.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika mematangkan masterplan perkotaan Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan potensi ekonomi dan hak masyarakat adat.
Penyusunan masterplan Potowaiburu memasuki tahap seminar akhir di salah satu hotel di Timika, Kamis (22/10/2026). Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang, membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Mimika.
Dalam arahannya, Santi menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pembangunan Potowaiburu memiliki arah yang jelas. Pemerintah juga perlu menyelaraskan pembangunan fisik dengan kebutuhan pengembangan wilayah.
“Dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melaksanakan pembangunan fisik serta pengembangan wilayah secara terpadu,” ujar Santi.
Arahkan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan
Menurut Santi, Potowaiburu memiliki posisi strategis di pesisir barat Mimika yang berbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Posisi tersebut membuka peluang pengembangan transportasi laut serta pergerakan barang dan jasa antardaerah.
Selain itu, potensi perikanan dan kehutanan dapat mendukung ekonomi masyarakat. Namun, pengembangan potensi tersebut membutuhkan infrastruktur dan penataan kawasan yang terencana.
“Selama ini, pertumbuhan fisik Potowaiburu berlangsung secara alami dan belum sepenuhnya didukung pola ruang terpadu. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berisiko memicu permukiman tidak teratur, penggunaan lahan yang tidak efisien, hingga konflik pemanfaatan ruang,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah memerlukan masterplan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengatur pemanfaatan lahan. Dokumen tersebut juga akan membantu mengarahkan pengalokasian anggaran dalam jangka panjang.
Perhatikan Kehidupan Masyarakat Kamoro
Santi turut menyoroti pentingnya memperhatikan kehidupan masyarakat suku Kamoro dalam penataan kawasan. Masyarakat setempat memiliki keterikatan erat dengan sungai dan laut.
Pengembangan Potowaiburu perlu menghormati kearifan lokal, melindungi hak ulayat, serta menyediakan ruang publik bagi warga. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kawasan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat adat.
Penyusunan Masterplan Potowaiburu Berlangsung Tiga Bulan
Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Mimika, Sumitro Hamza, mengatakan penyusunan dokumen berlangsung selama tiga bulan sejak kontrak pekerjaan pada akhir Juli 2026.
“Penyusunan dokumen ini bertujuan menyediakan perencanaan tata ruang yang komprehensif, terukur, dan aplikatif sebagai pedoman pembangunan di Distrik Mimika Barat Jauh,” kata Sumitro.
CV Point Plan Engineering melaksanakan pekerjaan tersebut melalui tahapan seminar pendahuluan dan survei lapangan sebelum memasuki seminar akhir. APBD Mimika membiayai kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah serta tokoh masyarakat ini.
Setelah tahap perencanaan selesai, pemerintah daerah perlu menerjemahkan masterplan menjadi program pembangunan dan kebijakan anggaran yang konsisten. Pelaksanaannya menjadi langkah penting untuk menata kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga dengan tetap menghormati hak masyarakat adat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marten LL Moru
