TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendorong penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari penguatan deteksi kasus hingga pendampingan pasien agar menjalani pengobatan sampai tuntas.
Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika yang diinisiasi Dinas Kesehatan, Selasa 13 Oktober 2026.
Tim ini diharapkan mampu menyatukan langkah berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan pembentukan tim harus diikuti kerja nyata, bukan sekadar menghasilkan surat keputusan tanpa pelaksanaan yang jelas.
“Kadang kita membentuk tim, kemudian tim itu hanya di atas kertas saja. Kita tidak pernah menindaklanjuti. Kenapa? Kadang ada biayanya, kadang tidak ada biayanya,” ujarnya saat mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika.
Menurut Ananias, komposisi tim perlu disusun secara efektif dengan melibatkan OPD dan organisasi yang benar-benar memiliki peran dalam penanggulangan TB. Dengan begitu, tanggung jawab setiap anggota menjadi jelas dan pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada segelintir orang.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TB. Sebab, penanganan penyakit ini tidak cukup dilakukan melalui pelayanan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan sosial agar pasien tidak menghadapi stigma dan diskriminasi.
“Jangan sampai kita hanya berbicara di dalam ruangan, sementara pelaksanaannya di lapangan. Tokoh masyarakat harus dilibatkan karena persoalan ini juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap penyakit TB,” katanya.
Ananias menilai stigma terhadap pasien dapat menghambat penanganan penyakit, terutama apabila masyarakat masih takut atau memiliki pemahaman yang keliru mengenai penularan TB.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat dan pendampingan terhadap pasien perlu menjadi bagian dari kerja bersama lintas sektor, sehingga mereka yang terindikasi maupun sedang menjalani pengobatan mendapatkan dukungan yang memadai.
Selain koordinasi, Ananias mengingatkan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menyusun program dan menentukan kebutuhan anggaran.
Menurut dia, perencanaan harus dimulai dari kebutuhan nyata di lapangan, kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur, lengkap dengan pembiayaan dan target yang jelas.
“Kalau kita merencanakan sesuatu tanpa data, dipastikan akan kacau. Perencanaan harus dimulai dari bawah. Kita harus tahu kegiatannya apa, siapa yang mengerjakan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia berharap pembentukan TP2TB menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola koordinasi, perencanaan, dan penganggaran program penanggulangan TB di Mimika. Setiap sektor diharapkan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar program berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ananias juga meminta Dinas Kesehatan mengoptimalkan inovasi penanganan TB yang telah dikembangkan di Puskesmas Mapurjaya. Inovasi tersebut diharapkan dapat dipelajari dan diterapkan lebih luas di Mimika, terutama untuk mendukung kunjungan, pendampingan, dan pemantauan pasien.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Mimika, Linus Dumatubun, menjelaskan pembentukan TP2TB merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola penanggulangan TB di tingkat kabupaten.
Ia mengatakan, penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena tantangannya mencakup penemuan kasus, kepatuhan pengobatan, pencegahan penularan, investigasi kontak, dukungan sosial bagi pasien, hingga perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Melalui pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan ingin membangun kesepahaman lintas sektor sekaligus menyepakati struktur, keanggotaan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja tim.
TP2TB juga diharapkan dapat mendorong integrasi program penanggulangan TB ke dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing OPD, memperkuat pemantauan dan evaluasi, serta memastikan tindak lanjut program berjalan secara berkelanjutan.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap upaya penanggulangan TB dapat berjalan lebih terarah dan mendukung percepatan pencapaian target eliminasi TB di daerah. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
