TIMIKA, Koranpapua.id- Asosiasi Pencari Kerja Lokal Cartenz Mimika (APELCAMI) Papua, mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk fokus memperhatikan program yang berkaitan Pencari Kerja (Pencaker) anak-anak Papua.
Secara khusus program-program pelatihan yang didanai melalui pagu anggaran Otonomi Khusus (Otsus).
Hal itu ditegaskan Yan Akobiarek, Koordinator Humas dan Media APELCAMI dalam orasinya ketika menggelar aksi damai di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa 26 Mei 2026.
Yan Akobiarek yang datang bersama ratusan massa aksi, juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan sekitar 384 berkas Pencaker.
Karena itu diminta agar Disnaker segera mengakomodir untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja yang dilaksanakan pemerintah.
“Berkas yang telah kami serahkan ini bisa diserap untuk mengikuti pelatihan. Karena program pelatihan sangat penting, terutama bagi pencari kerja baru yang ingin masuk ke dunia kerja,” tegas Yan.
Dikatakan, sertifikasi kompetensi saat ini menjadi salah satu syarat dasar bagi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan, terutama pada perusahaan kontraktor yang beroperasi di Mimika.
Namun, ia menilai masih terdapat hambatan besar bagi pencaker lokal karena biaya pengurusan sertifikasi dinilai cukup tinggi.
Yan menyebut biaya pelatihan dan sertifikasi di sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Mimika bisa mencapai jutaan rupiah.
Belum termasuk persyaratan tambahan seperti Surat Izin Operator (SIO), SIM B2 Umum, surat vaksinasi, hingga pengalaman kerja.
“Persyaratan ini sering menjadi hambatan bagi pencaker lokal. Bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena biaya dan syarat administrasi yang cukup berat,” katanya.
Melalui aksi itu, APELCAMI meminta adanya transparansi dalam pelaksanaan program pelatihan agar lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang belum memiliki sertifikat kompetensi.
Mereka juga meminta agar proses perekrutan tenaga kerja lebih mengutamakan masyarakat lokal, termasuk tujuh suku di Mimika, Orang Asli Papua (OAP), serta masyarakat ber-KTP Mimika yang telah lama menetap di wilayah tersebut.
Selain bertemu dengan pihak pemerintah daerah, APELCAMI juga mengaku telah menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi B DPRK Mimika, Jan Peterson Laly.
Pihak DPRK telah merespons aspirasi tersebut dan berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan perusahaan kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia.
Usia menyampaikan orasi, sejumlah aspirasi tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika. Massa aksi kemudian dengan aman membubarkan diri. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan’
Editor: Marthen LL Moru
