TIMIKA, Koranpapua.id– Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mendesak pihak kepolisian segera menangkap pelaku dua kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Seperti diketahui, dua kasus pembunuhan yang menewaskan dua warga tersebut terjadi pada Minggu 29 Maret 2026.
Peristiwa pertama terjadi di Distrik Kwamki Lama dan peristiwa kedua di Jalan WR Supratman Timika (dekat Kantor Lantas).
Primus Natikapereyau, menegaskan dua peristiwa tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tanpa penanganan serius dari aparat keamanan.
“Peristiwa ini sangat kami sesalkan. Aparat keamanan harus segera menangkap pelaku dan menindak tegas,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.
“Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu perang suku yang berujung pada jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” tambahnya.
Primus mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu konflik lebih luas, termasuk perang suku, jika tidak segera ditangani secara serius.
Menghindari itu, Primus mengimbau masyarakat, khususnya tokoh adat dan kepala suku, untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan aksi balas dendam.
“Kami berharap tidak terjadi perang suku. Jangan sampai ada lagi nyawa yang melayang. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Kapolres Mimika mengambil langkah tegas karena aksi pembunuhan tersebut dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.
Senada, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menilai aparat tidak boleh pasif dalam menghadapi situasi yang semakin memanas.
Ia menyoroti konflik yang sebelumnya telah dimediasi namun kembali muncul, menandakan persoalan belum tuntas.
“Konflik ini sebelumnya sudah diselesaikan, tetapi muncul kembali. Artinya, harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar masalahnya,” kata Dolfin.
Ia juga mendesak aparat segera mengidentifikasi dan menangkap pihak-pihak yang terlibat agar konflik tidak meluas.
“Kalau dibiarkan terus, konflik ini akan meluas dan berdampak pada masyarakat luas. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa bisa ikut menjadi korban,” ujarnya.
Dolfin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan legislatif dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh.
“Pemerintah dan aparat harus bekerja sama secara maksimal. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini dari akarnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan konflik harus menjadi prioritas utama dibanding pembangunan.
“Pembangunan bisa menunggu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan keamanan dan menyelesaikan konflik. Jika masyarakat masih trauma, daerah ini tidak akan bisa maju,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
