TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Raya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui optimalisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng rakyat MinyaKita.
Upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan ini seiring berlangsungnya momen Ramadan yang diikuti Idulfitri 2026.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menekankan soal sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait.
Termasuk kerjasama antara Perum Bulog dan aparat penegak hukum untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan mandat SK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026 tentang Satgas Saber.
Di mana setiap pemangku kepentingan bertanggung jawab atas pasokan dan stabilnya harga pangan di pasaran.
Nita lantas mendorong peningkatan kemitraan pemasok lokal dengan Bulog dalam penyediaan beras SPHP dan distribusi Minyakita.
Ini bertujuan agar harga tetap sesuai ketentuan pemerintah serta mengantisipasi tambahan kebutuhan pangan melalui penguatan neraca pangan daerah dan produksi lokal, termasuk di Papua Raya.
“Optimalisasi distribusi SPHP dan Minyakita menjadi instrumen utama pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga pangan strategis di wilayah Papua Raya,” ujar Nita dalam keterangan resmi seperti dikutip koranpapua.id, Sabtu 28 Februari 2026.
“Dengan demikian masyarakat tetap memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau menjelang Ramadan dan Idulfitri,” tambah Nita.
Nita menegaskan, bahwa melalui penguatan sinergi pusat dan daerah serta optimalisasi distribusi SPHP dan Minyakita, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pangan di wilayah Papua.
Dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kenaikan harga pangan.
Perlu diketahui, upaya menjaga kestabilan harga dan stok pangan semasa Ramadan 2026 diupayakan oleh satgas saber pangan di setiap daerah.
Bupati Supiori, Heronimus Mansoben menyambut positif pembentukan Satgas Saber dan menyampaikan bahwa harga pangan di wilayahnya relatif terkendali.
Meski demikian, ia mengakui sebagian komoditas berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat kendala distribusi dan transportasi antar pulau.
“Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan langsung terhadap toko dan distributor serta menginstruksikan pemantauan harga secara rutin untuk memastikan komoditas subsidi dijual sesuai ketentuan,” ujar Bupati Heronimus.
Dikatakan, Pemda juga memperkuat sinergi dengan Bulog dalam penyediaan dan distribusi beras SPHP serta Minyakita, sekaligus mendorong pengembangan produksi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. (Redaksi)
