TIMIKA, Koranpapuaid– Pemerintah Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan dalam menekan angka stunting.
Meski demikian, prevalensi stunting di wilayah ini tergolong relatif stabil dan masih berada di bawah rata-rata nasional.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Mimika dalam dua tahun terakhir, jumlah kasus stunting pada tahun 2024 tercatat lebih dari 1.500 kasus.
Sementara pada tahun 2025, angkanya menurun menjadi sekitar 1.100 hingga 1.200 kasus, atau berada di kisaran 11 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan angka stunting di Mimika masih tergolong terkendali jika dibandingkan dengan angka nasional.
“Angka stunting di Mimika relatif stabil, berada di kisaran 9 sampai 11 persen dan masih di bawah angka nasional yang mencapai 14 persen,” ujarnya, Senin 2 Februari 2026.
Ia menjelaskan, secara global penyebab stunting hanya terdiri dari dua faktor utama, yakni kekurangan gizi dan penyakit infeksi.
Oleh karena itu, penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan besar, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
“Penyebab stunting di dunia itu cuma dua, yaitu malnutrisi atau gangguan gizi dan penyakit infeksi. Karena itu, intervensi yang kita butuhkan hari ini adalah isu sensitif seperti ketersediaan air bersih dan rumah layak huni,” kata Reynold.
Selain intervensi sensitif, Dinas Kesehatan Mimika juga melakukan intervensi spesifik melalui pengendalian penyakit pada ibu hamil, bayi, dan balita.
Menurut Reynold, upaya penanganan stunting juga dapat diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikombinasikan dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi ibu hamil dan anak yang terdeteksi mengalami masalah gizi.
“Ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. MBG itu program yang bagus. Kekebalan tubuh anak sekolah hanya bisa meningkat jika asupan gizinya cukup. Persoalannya sekarang, apakah asupan gizi di rumah sudah cukup atau belum,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain faktor kesehatan, kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi keseimbangan gizi dalam keluarga.
Reynold berharap, melalui tema pembangunan Mimika yang berfokus dari kampung ke kota serta keterlibatan langsung bupati dan wakil bupati sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting, upaya penanganan di Mimika dapat berjalan lebih optimal.
“Yang paling substansial adalah negara harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk memberikan hak masyarakat, terutama remaja putri, ibu hamil, dan anak-anak,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
