JAYAPURA, Koranpapua.id- Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Jayapura, menggelar unjuk rasa, Selasa 27 Januari 2026.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung di halaman rumah sakit yang berada di Jalan Kesehatan, Kota Jayapura, para Nakes mendesak Gubernur Papua, Mathius Fakhiri untuk mengantikan direktur rumah sakit tersebut.
“Intinya itu ganti direktur RSUD Abepura, karena bapak gubernur sendiri yang bilang. Karena itu bapak punya bahasa untuk kita tanggal 7 November 2025 itu”.
“Bapak harus tepati bapak punya janji. Ganti ke direktur yang lain, tidak usah dia,” kata salah satu Nakes dalam orasinya.
Dalam orasi itu juga disampaikan bahwa, Direktur RSUD Abepura seharusnya sudah pensiun pada 31 Desember 2025, namun hingga kini masih menjabat.
“Tanggal 31 Desember 2025, harusnya sudah pensiun dia, kenapa harus dipertahankan. Memang tidak ada orang lain ka di Papua ini”.
“ Harus dia terus. Nyata-nyata dia tidak jalankan dia punya tugas dengan baik kok. Intinya harus turunkan,” tegasnya.
Orator yang diketahui bernama Diana Akobiarek menegaskan, apabila direktur RSUD Abepura diganti, manajemen rumah sakit akan membaik.
Karyawan sejahtera, dan SDM rumah sakit akan ditempatkan sesuai disiplin ilmu.
“Intinya itu ganti direktur. Ini sekarang yang ada jabatan di rumah sakit ini, direktur punya keponakan, direktur punya ini, ini. Rumah sakit ini bukan direktur punya,” bebernya.
“Kami harap pak gubernur menindaklanjuti poin pertama. Untuk poin ke-2 dan seterusnya, tergantung manajemennya atau direktur rumah sakit nantinya,” tambah Jackson Manurung, Nakes lainnya.
Dalam unjuk rasa damai itu, para Nakes juga menyampaikan sejumlah poin yang menjadi tuntutan mereka.
- Segera non aktifkan/berhentikan dr. Daisy C Urbinas dari jabatan Direktur RSUD Abepura sesuai dengan pernyataan gubernur Provinsi Papua pada sidak 07 November 2025.
- Ubah tarif layanan yang memberatkan pasien sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat.
- Segera lakukan pemeriksaan/audit tata kelola sumber daya manusia (SDM) perekrutan tenaga honorer dan penempatan staf berdasarkan hubungan pribadi, bukan berdasarkan kompetensi.
- Segera lakukan pemeriksaan/audit terperinci terhadap tata kelola keuangan APBD dan BLUD yang tidak transparan dan digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok.
Menyikapi tuntutan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Beeri Wopari mengatakan ia menerima aspirasi para nakes dan akan menyampaikannya kepada pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
Menurut Wopari, pihaknya juga ingin masalah tersebut segera diselesaikan, agar pelayanan di RSUD Abepura berjalan baik dan para nakes bisa melakukan pelayanan dengan maksimal. (Redaksi)
