ADVERTISEMENT
Selasa, Maret 31, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Data Sementara: Penduduk Non Papua Mendominasi di Provinsi PBD, Selisih 21.995 Jiwa dengan OAP

“Penduduk ini bergerak terus. Ada yang karena faktor keamanan di daerah lain kemudian pindah domisili ke Sorong, bahkan ada yang belum sempat terdata”.

17 Januari 2026
0
Fondasi Afirmasi Kebijakan, Pemprov PBD Luncurkan Data Agregat Orang Asli Papua

Data Sementara Penduduk Non Papua Mendominasi di Provinsi PBD (foto: istimewa/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

SORONG, Koranpapua.id- Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah mengalami pegeseran cukup besar antara Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP.

Pada data resmi sementara per tanggal 31 Desember 2025 mencatat jumlah penduduk di Provinsi PBD sebanyak 614.415.

ADVERTISEMENT

Dari jumlah yang tercacat itu, penduduk non-OAP mencapai 318.205 jiwa atau 51,8 persen, melampaui 21.995 dari jumlah penduduk OAP sebanyak 296.210 jiwa atau 48,2 persen.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Komposisi jumlah penduduk ini terungkap dalam acara peluncuran Buku Data Agregat OAP dan non-OAP yang dilakukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung PBD, Kamis 15 Januari 2026 lalu.

Baca Juga

Syarat Menjadi Pejabat di Mimika, Bupati Johannes Rettob Tegaskan ASN Wajib Sarjana

Polres Lanny Jaya Terbaik se-Papua Raya Tangani Perlindungan Perempuan dan Anak

Buku Data Penduduk OAP tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekda Papua Barat Daya, Yakop Kareth kepada perwakilan instansi dari masing-masing wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

Yakob Kareth dalam kesempatan itu mengatakan data terakhir ini merupakan hasil pendataan menyeluruh terhadap OAP di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Proses pendataan tahap awal telah dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Desember 2025, dengan pengumpulan data langsung dari kelurahan serta RT dan RW, mengingat mobilitas penduduk yang terus berlangsung antarwilayah.

“Penduduk ini bergerak terus. Ada yang karena faktor keamanan di daerah lain kemudian pindah domisili ke Sorong, bahkan ada yang belum sempat terdata,” ujarnya.

Menurutnya, pendataan OAP tidak hanya berhenti pada tahap pertama, tetapi akan terus dilanjutkan sepanjang 2026.

Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada warga OAP yang terlewat. Targetnya, seluruh OAP di Papua Barat Daya terdata lengkap berdasarkan nama dan alamat.

“Target kita seluruh penduduk OAP di Papua Barat Daya terdata by name, by address, sehingga kita benar-benar tahu jumlah dan sebarannya di kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Yakob menyebutkan, berdasarkan data awal yang telah diluncurkan, sebaran OAP terbanyak berada di Kota Sorong. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat dari kabupaten lain menuju pusat kota.

Untuk daerah dengan OAP terbanyak itu Kota Sorong. Hampir di 10 distrik dan 41 kelurahan ada sebaran OAP. Banyak yang pindah ke Sorong karena aktivitas ekonomi, usaha, atau sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa saat ini data OAP yang telah terhubung dari kabupaten/kota dan terkoneksi ke Dukcapil Pusat berjumlah 296.210 jiwa.

“Data yang sudah connect dari kabupaten kota dan langsung ke Dukcapil pusat, khusus orang asli Papua, itu 296.210. Itu yang saat ini sudah pasti,” kata Nikolas.

Ia menambahkan, terdapat tambahan sekitar 5.000 data dari Kabupaten Tambrauw yang masih dalam proses input ke dalam aplikasi, sehingga angka tersebut berpotensi meningkat setelah seluruh data masuk dan diverifikasi.

Nikolas mengakui, kendala utama pendataan terjadi di Kabupaten Tambrauw akibat keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dukcapil Provinsi telah menyiapkan dukungan berupa perangkat Starlink dan laptop.

“Secara Nasional, data yang dipakai dan dianggap paling akurat adalah data Dukcapil,” jelasnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Syarat Menjadi Pejabat di Mimika, Bupati Johannes Rettob Tegaskan ASN Wajib Sarjana

Syarat Menjadi Pejabat di Mimika, Bupati Johannes Rettob Tegaskan ASN Wajib Sarjana

30 Maret 2026
Polres Lanny Jaya Terbaik se-Papua Raya Tangani Perlindungan Perempuan dan Anak

Polres Lanny Jaya Terbaik se-Papua Raya Tangani Perlindungan Perempuan dan Anak

30 Maret 2026
Ketua DPRK Mimika Desak Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembunuhan, Cegah Konflik Meluas

Ketua DPRK Mimika Desak Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembunuhan, Cegah Konflik Meluas

30 Maret 2026
Tiga Kombatan OPM di Sinak Nyatakan Ikar Setia Kembali ke NKRI

Tiga Kombatan OPM di Sinak Nyatakan Ikar Setia Kembali ke NKRI

30 Maret 2026
Gubernur Matius: Kebijakan Komisaris dan Direksi Bank Papua Tidak Boleh Melenceng dari Tujuan Utama

Gubernur Matius: Kebijakan Komisaris dan Direksi Bank Papua Tidak Boleh Melenceng dari Tujuan Utama

30 Maret 2026
Pemkab Mimika Dorong Ekonomi Lokal dan Digitalisasi di RKPD 2027, Bupati JR: Intinya Masyarakat Sejahtera

Pemkab Mimika Dorong Ekonomi Lokal dan Digitalisasi di RKPD 2027, Bupati JR: Intinya Masyarakat Sejahtera

30 Maret 2026

POPULER

  • Satu Tahun Kepemimpinan: Tim Pemenang Tagih Realisasi Janji Bupati Mimika, Gerry: Wujudkan Kunjungan Langsung ke Posko

    Satu Tahun Kepemimpinan: Tim Pemenang Tagih Realisasi Janji Bupati Mimika, Gerry: Wujudkan Kunjungan Langsung ke Posko

    600 shares
    Bagikan 240 Tweet 150
  • Sadis! Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah, Ketua KNPI Mimika: “Ini Kakak Sungguh Saya”

    591 shares
    Bagikan 236 Tweet 148
  • SMP YPJ Kuala Kencana Gelar Pasar Kreatif, Bekali Siswa Jiwa Wirausaha Sejak Dini

    572 shares
    Bagikan 229 Tweet 143
  • Syarat Menjadi Pejabat di Mimika, Bupati Johannes Rettob Tegaskan ASN Wajib Sarjana

    565 shares
    Bagikan 226 Tweet 141
  • TPNPB-OPM Tawarkan Opsi kepada Prabowo, Buka Perundingan atau Perang Berlanjut

    543 shares
    Bagikan 217 Tweet 136
  • ASN Wajib Turun ke Pedalaman, Pemkab Mimika Naikkan Uang Perjalanan Dinas Rp3,5 Juta per Hari

    542 shares
    Bagikan 217 Tweet 136
  • Kapolres Mimika: Pemalangan Terjadi Karena ‘Masalah Perut’, Harus Segera Ada Kepastian

    542 shares
    Bagikan 217 Tweet 136
Next Post
Proyek Pelebaran Sejumlah Ruas Jalan di Timika Terhambat Akibat Sengketa Lahan

Proyek Pelebaran Sejumlah Ruas Jalan di Timika Terhambat Akibat Sengketa Lahan

Sikap Politik PDIP Papua, Tolak Pilkada oleh DPRD, Sistemnya yang Perlu Dirubah

Sikap Politik PDIP Papua, Tolak Pilkada oleh DPRD, Sistemnya yang Perlu Dirubah

Polisi Bekuk Pelaku Perkelahian Maut yang Tewaskan Mahasiswa Papua Tengah di Bantul

Polisi Bekuk Pelaku Perkelahian Maut yang Tewaskan Mahasiswa Papua Tengah di Bantul

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id