TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Papua Tengah mendorong segera dilaksanakannya tahapan perdamaian menyusul konflik antarkelompok warga yang menewaskan 11 orang di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.
Untuk menuju tahapan perdamaian, Nenu Tabuni, Plt Sekda Kabupaten Puncak, didampingi perwakilan masyarakat adat, TNI-Polri, dan unsur pemerintah daerah, bertemu langsung dengan dua kelompok warga yang bertikai di Timika, Selasa 6 Januari 2026.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelesaian prosesi adat pemakaman serta upaya menghentikan konflik lanjutan.
Nenu Tabuni menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kekeluargaan sejak awal konflik, termasuk negosiasi adat terkait pemakaman atau pembakaran jenazah.
“Dengan dilaksanakannya prosesi adat ini menandakan perang telah dihentikan dan tidak boleh terjadi lagi konflik suku. Pemerintah dengan tegas menyatakan perang harus berakhir,” ujar Nenu.
Ia menegaskan bahwa konflik tersebut telah menelan 11 korban jiwa, termasuk seorang anak perempuan, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk menghentikan kekerasan dan menempuh jalan damai.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan, berkomitmen mengawal proses perdamaian sesuai tahapan adat dan hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Nenu juga mengingatkan kedua belah pihak untuk menghormati kehadiran dan upaya pemerintah serta aparat keamanan.
Ia menegaskan bahwa jika terjadi kembali tindakan kekerasan, maka oknum yang terlibat akan diproses secara hukum.
“Pemerintah dan aparat sudah hadir mengamankan prosesi adat ini. Jika setelah ini masih terjadi konflik, maka itu akan menjadi urusan penegakan hukum,” tegasnya.
Nenu menambahkan, seluruh keluarga korban dan pihak yang bertikai telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti arahan pemerintah dan aparat keamanan.
Tahapan perdamaian selanjutnya akan segera dibahas bersama dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta unsur pemerintah daerah.
“Atas nama Pemkab Puncak dan Mimika, kami menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri, tokoh adat, tokoh gereja, DPR Provinsi, MRP, serta seluruh pihak yang telah membantu mengamankan prosesi adat ini hingga berlangsung aman dan tertib,” tutup Nenu. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Redaksi : Marthen L.L Moru
