“Jika pemerintah pusat berani mengalokasikan dana yang besar untuk mahasiswa Papua, seharusnya pemerintah daerah juga ikut mendukung anak-anaknya sendiri”.
TIMIKA, Koranpapua.id– Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat menyalurkan 16.000 beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa yang berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tanah Papua.
Suriel Mofu, Kepala LLDikti Wilayah XIV( dalam keterangannya yang diterima koranpapua.id, Senin 20 Oktober 2025 menjelaskan bahwa pemberian beasiswa ini, disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek).
Dengan adanya program bantuan beasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di bagian timur Indonesia.
“Sekitar Rp330 miliar setiap tahun untuk mendukung pendidikan mahasiswa di tanah Papua. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua,” ujar Suriel.
Dikatakan, belasan ribu mahasiswa yang menerima beasiswa itu, adalah yang saat ini menempuh kuliah di PTS dalam 3-4 tahun terakhir, dan lebih diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi.
KIP Kuliah mencakup bantuan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa yang mencapai Rp8 juta per orang per tahun, dari semester satu hingga akhir studi.
Dikatakan, dari jumlah yang ada belum semua mahasiswa telah menerima beasiswa dari pemerintah.
“Kami terus berusaha untuk memperjuangkan tambahan kuota. Tahun ini kami sudah menyalurkan 1.683 KIP Kuliah, dan kami juga telah mengajukan penambahan 4.200 beasiswa untuk tahun berikutnya,” jelasnya.
Mengingat keterbatasan tersebut, LLDikti juga mendorong pemerintah daerah di tanah Papua untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang belum terlayani oleh KIP Kuliah, khususnya bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).
LLDikti Wilayah XIV memiliki informasi lengkap mengenai mahasiswa di seluruh wilayah Tanah Papua yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program beasiswa.
Ia menambahkan, sekitar 92 persen mahasiswa OAP berasal dari keluarga yang berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, sehingga mereka sangat memerlukan bantuan dari pemerintah untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.
Hal tersebut harus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk membantu mahasiswa OAP agar mereka bisa merasakan kehadiran negara dan tidak merasa tertinggal dalam pembangunan.
“Jika pemerintah pusat berani mengalokasikan dana yang besar untuk mahasiswa Papua, seharusnya pemerintah daerah juga ikut mendukung anak-anaknya sendiri,” pungkasnya. (Redaksi)
kip; lldki; beasisw
