TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengakui sering kesulitan saat merespon ketika terjadi bencana di daerah ini.
Salah satu faktor penyebabnya adalah, minimya anggaran yang dikelola oleh BPBD. Hal itu disampaikan B Hence Suebu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Mimika.
Hence menyampaikan, pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejak tahun 2023, namun sampai tahun 2025 ini belum juga direalisasi.
Ia menyayangkan keputusan Bappeda yang tidak memprioritaskan anggaran untuk bencana. Bahkan menurut Hence, Bappeda melihat penanggulangan bencana bukan menjadi program prioritas.
Hence berharap tim anggaran paham dalam membagi anggaran secara tepat, dengan melihat program apa yang menjadi prioritas.
“Buat pak Sekda dan lainnya, harap supaya tahun 2026 jangan mereka tutup mata dengan BPBD,” ujar Hence kepada awak media di Timika belum lama ini.
Dengan tidak dijadikan program prioritas, maka Hence menyarankan jika nanti terjadi bencana, pihaknya meminta agar tim anggaran yang turun ke lapangan.
“Nanti kalau besok ada banjir, suruh tim anggaran saja yang turun, karena kami tidak punya anggaran untuk hal-hal itu,” tegasnya.
Dikatakan, selain memberi bantuan, pemerintah juga wajib melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi bencana.
“Kita di bulan-bulan musim penghujan biasa kendala kalau terjadi banjir, kita mau pakai alat itu harus sewa. Anggaran tidak tersedia, ini yang kita harap agar Bappeda juga bisa bantu kami dari sisi anggaran,” harapnya.
Dijelaskan, beberapa tempat di wilayah pesisir Mimika pada musim-musim tertentu sering terjadi Banjir Rob atau Banjir Pesisir, termasuk di Distrik Iwaka.
“Bappeda bisa melihat itu sehingga ada ketersediaan anggaran yang nantinya dikucurkan untuk menangani hal-hal yang krusial,” pungkasnya.
Dikatakan, saat ini yang bisa dilakukan BPBD hanya melaksanakan sosialisasi, terkait bagaimana masyarakat harus tolong menolong ketika terjadi banjir sebelum adanya bantuan.
“Kami juga koordinasi dengan Dinas PUPR untuk tahun ini melakukan normalisasi sungai. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, hujan turun, pasti banjir lagi,” timpalnya.
Selama ini yang dilakukan BPBD juga hanya sebatas menyerahkan bantuan. “BPBD seakan-akan sinterklause saja, kasih bantuan-bantuan, padahal tugas utamanya adalah bagaimana melakukan mitigasi,” tambah Hence. (Redaksi)
