TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD-KAPP) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah periode 2025-2030 resmi dikukuhkan, Selasa 4 Februari 2025.
Pengukuhan yang dilakukan oleh Frans Kambu Plt. Asisten II Setda Mimika mewakili Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, ditandai dengan penyerahan bendera petaka KAPP Mimika kepada Yupinus Beanal selaku Ketua BPD KAPP.
Mendampingi penyerahan petaka tersebut, Benyamin Ronald Magal selaku Sekretaris KAPP dan Erna Beanal selaku Bendahara KAPP serta Ian Worisio, Direktur BPD KAPP Mimika.
Pengukuhan yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Tikulembang Galilea di Jalan Sam Ratulangi itu, dihadiri anggota KAPP, perwakilan TNI- Polri dan tokoh masyarakat Lemasa. Hadir juga Vinsen Omiyoma, mantan Ketua KAPP periode 2020-2025.
Pada pelantikan ini mengusung motto ‘Bekerjalah Bagi Negerimu’ Membangkitkan Ekonomi dari Dusun Menata Pembangunan dari Kampung Menuju Mimika Emas.
Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Frans Kambu menyampaikan atas nama Pemkab Mimika mengucapkan selamat kepada seluruh Badan Pengurus Daerah KAPP yang baru saja dilantik.
“Semoga kepengurusan yang baru dapat bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan organisasi lima tahun mendatang,” katanya.
Yonathan juga berharap kepada semua pengurus KAPP dapat berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Mimika.
“Tunjukan kinerja yang lebih maksimal dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran KAPP sebagai representasi perjuangan ekonomi masyarakat Papua.
Kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan yang berlandaskan kearifan lokal.
“Mari kita kita bahu-membahu mendukung KAPP agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Mimika,” ajaknya.
Yupinus Beanal, Ketua BPD KAPP Mimika dalam sambutan menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selama lima tahun.
Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, BUMD, BUMN diharapkan dapat memberikan perhatian dan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha Orang Asli Papua sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan dan Otsus.
“Kedepan kami harap semua pihak bisa sinkronisasi program KAPP sesuai dengan filosofi KAPP, supaya dapat membangkitkan ekonomi masyarakat OAP,” harapnya.
Harapan serupa juga disampaikan Joel Beanal yang mewakili dewan adat Lemasa. Joel menyayangkan selama Kabupaten Mimika ada, belum memberikan perhatian yang serius untuk membimbing dan mendampangi pengusaha OAP.
Pemerintah harus benar-benar mewujudkan Otonomi khusus (Otsus) yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Papua.
“Proyek-proyek yang ada di pemerintah harus bisa utamakan pengusaha Papua,” pintanya.
Jeams Beanal, Tokoh Amungme menjelaskan BPD KAPP bukan baru saja ada tetapi sudah lama dibentuk. Meski demikian bertahun-tahun tidak pernah ada kerjasama yang baik dengan KAPP.
“Saya harap kedepan bisa ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan KAPP,” harapnya.
Ia sangat berharap apa yang menjadi kerinduan dan impian pengusaha OAP bisa ditindaklanjuti oleh KAPP.
“Apa yang dibicarakan dalam pelantikan ini harus ada bukti di lapangan,” harapnya.
Dikatakan, Freeport, BUMD dan Pemkab Mimika bisa membangun suatu kerjasama dengan KAPP untuk membangun Mimika.
“Jangan hanya Mimika disebut sebagai kota dolar tetapi kenyataan yang sebenarnya tidak ada,” pungkasnya.
Sementara Vinsen Omiyoma, mantan Ketua KAPP Mimika menyampaikan dirinya baru akan menyampaikan LKPJ pada Raker nanti.
Ia juga menjelaskan Ketua KAPP Mimika yang baru ini merupakan generasi kelima.. Pertama dipimpin oleh Jhoni Haluk (alm), kedua oleh Bosco Pogolamun mengusul Willem Howay dan dirinya.
“KAPP ini umurnya sudah tua. Dibentuk berdasarkan hasil konfrerensi Papua oleh tokoh adat Papua di Jayapura. Tokoh-tokoh Papua selain bentuk KAPP juga hasilkan Undang-Undang Otsus. Adanya UU Otsus maka direkomendasikan pembentukan KAPP di Tanah Papua,” jelasnya.
KAPP merupakan mitra baku pemerintah sesuai perintah Negara. Melindungi OAP dalam kegiatan ekonomi seperti tertuang dalam Perdasus nomor 12 tahun 2023, yang berbicara tentang ekonomi Papua.
Vinsen berharap pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dikolaborasi dengan KAPP.
“Saya minta maaf kepada segenap pengusaha OAP, jika selama memimpin KAPP ada yang kurang berkenan. Saya harap tetap semangat sesuai dengan mars KAPP,” pesannya. (Redaksi)
