TIMIKA, Koranpapua.id-Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) menggembok pintu pagar utama Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika, Papua Tengah, Jumat 10 Januari 2025 sekitar pukul 12.07 WIT.
Aksi menggembok pintu pagar yang terbuat dari besi itu, karena mereka kecewa terhadap DLH yang tidak melanjutkan kontrak kerja paket pekerjaan penyapu jalan dan pembersihan Kota Timika tahun 2025.
Selain menggembok pintu pagar, mereka membentang spanduk bertuliskan ‘Kami Kontraktor OAP Penyedia Jasa 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Meminta kepada, Pj Bupati Mimika, Asisten II dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Segera…!Hadir Bertemu Kami. Timika, 10 Januari 2025’.
Firsal Lokobal, mewakili kontraktor OAP dari unsur perempuan menegaskan keputusan untuk menggembok pintu masuk pagar DLH, karena merasa kecewa kontrak tahun 2025 tidak dilanjutkan.
Dikatakan pada tahun 2024 lalu, untuk menangani pembersihan kota, Frans Kambu selaku Plt Kepala DLH Mimika melibatkan kontraktor OAP.
“Kami merasa bangga sebagai kontraktor OAP dilibatkan dalam pekerjaan menjaga kota tetap bersih. Pada Oktober, Pj Bupati Valentinus datang di Kantor DLH bertemu dengan kontraktor OAP dengan alasan Timika dilihat bersih,” katanya.
Pada pertemuan itu, Pj. Bupati bertanya setiap kontraktor yang hadir terkait kendala yang dihadapi. Mulai dari kontrak, sistem pemberian upah karyawan dan jam kerja.
Pj Bupati meminta agar upah yang diberikan kepada para pekerja harus dinaik. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, Pj Bupati harap kontrak kerjanya tetap dilanjutkan pada tahun 2025 ini.
Ia mengungkapkan memasuki Desember 2024, kontraktor OAP memproses tagihan untuk dibayarkan. Namun setelah pembayaran tidak ada informasi lagi untuk perpanjangan kontrak tahun 2025.
“Kami masing-masing di waktu berbeda sudah berusaha ketemu pak Kadis Jefri Deda. Pa Kadis bilang kamu Papua aman,” katanya.
Namun dalam perjalanan, para kontraktor mendapatkan informasi bahwa paket pekerjaan penyapu jalan sudah dilelang dan dikerjakan oleh pihak lain.
“Coba lakukan evaluasi dulu. Jika kinerja kami kurang baik, diberitahu supaya kami tahu. Jangan diam-diam. Pak Kadis jangan pakai janji-janji saja,” sesalnya.
Ia juga sudah berusaha menghubungi salah satu pegawai DLH bernama Maria selaku PPTK namun tidak direspons hingga saat ini.
“Kami minta sekarang bapa Pj Bupati, Asisten II dan Kadis DLH datang bertemu kami untuk bicarakan bagaimana nasib kami,” pintanya.
Eduar Suruan, kontraktor lainnya mengungkapkan perusahaannya dikontrak pada Mei 2024 dan berakhir 31 Desember 2024.
Dalam pertemuan dengan Pj Bupati Valentinus bersama Frans Kambu mantan Plt. Kadis DLH pada Oktober 2024 lalu, meminta pekerjaan menyapu jalan dipercayakan kepada kontraktor OAP.
“Saya merasa sangat luar biasa karena yang menyapu jalan semua mama-mama janda. Kami apresiasi mantan Plt. Kepala DLH Mimika Frans Kambu yang melibatkan kontraktor Orang Asli Papua untuk menyapu jalan dalam Kota Timika,” tuturnya.
Menurutnya, dengan mempekerjakan ibu-ibu janda Papua sangat membantu mereka mendapatkan penghasilan. “Kemarin di Desember mereka berhak dapat uang untuk hari raya,” pungkasnya.
Karenanya dengan tidak dilanjutkan kontrak kerja ini, akan sangat berdampak terhadap mama-mama janda, karena sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan.
“Kita harus bekerja jujur dan setia serta dengar-dengaran di tanah ini, akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain,” tambahnya.
Sementara Marlan Bisay, Pengurus Papua Youth Creatif Hub Mimika merasa bersyukur apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang memanfaatkan jasa kontraktor OAP untuk membersihkan Kota Timika.
Yang dilakukan DLH pada tahun 2024 merupakan hal positif untuk menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemkab Mimika.
“Kalau sudah terjadi begini mengganti semua kontraktor OAP itu jadi contoh yang tidak baik. Kami harap DLH bisa lebih utamakan kepada penyedia jasa OAP,” harapnya.
Ia mempertanyakan, dengan tidak lagi mengakomodir pekerjaan pada tahun 2025, kontraktor OAP yang sebelumnya bekerja menyapu jalan mau kerja kemana?
“Kita mau makan apa? Kalau bukan lagi kita OAP yang bekerja sapu jalan, kira-kira siapa lagi yang mau kerja?” tanya Marlan kesal.
Lorens Poterpauw, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Kontraktor Kamoro meminta hasil kesepakatan dalam pertemuan antara kontraktor OAP dengan Pj Bupati Valentinus dan Frans Kambu, Plt.Kepala DLH Mimika pada Oktober 2024, harus menjadi perhatian untuk dievaluasi.
Dalam pertemuan itu, Pj Bupati mengharapkan agar kontraktor yang ada harus dipertahankan.
“Kami merasa kecewa setelah kontrak ini berakhir 31 Desember 2024 lalu, sampai saat ini tidak ada informasi dari DLH kepada kami”.
Seharusnya DLH melakukan evaluasi kontraktor mana yang kerja baik dilanjutkan dan yang dianggap kurang baik diberhentikan.
Lorens merasa kecewa karena kebijakan yang diambil oleh DLH untuk menghentikan kontrak kerja di akhir tahun 2024 dilakukan diam-diam tanpa terlebih mengevaluasi kinerja kontraktor.
Sebagai putra Kamoro, Lorens tidak rela usulan penambahan anggaran penyapu jalan dan pengadaan tambahan fasilitas kendaraan roda tiga oleh kontraktor dalam pertemuan dengan Pj. Bupati, malah dinikmati orang lain.
“Kami minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pj Bupati dan Asisten II ketemu kami untuk bicarakan masalah ini,” harapnya.
Melianus Omabak, Pengurus Honai Pengusaha Amungme dan Kamoro (HAPAK) mengungkapkan paket pekerjaan tahun 2024 telah dikerjakan dengan baik.
Pada saat Valentinus menjabat sebagai Pj Bupati Mimika langsung mendatangi Kantor DLH untuk mengadakan pertemuan dengan kontraktor OAP.
“Pak Pj datang ketemu dengan kami di kantor DLH ini, karena adanya kantor ini maka Kota Timika jadi bersih. DLH menjadi ikon bersihnya Kota Timika,” katanya.
Pada pertemuan itu lanjut Melianus, Pj Bupati ingin pekerjaan pembersihan kota melibatkan kontraktor OAP, sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro.
Namun memasuki tahun anggaran 2025, sebagai kontraktor OAP Melianus bersama rekan-rekannya yang masih ingin melanjutkan pekerjaan itu, tetapi malah dihentikan.
Menurutnya, dalam paket pekerjaan penyapu jalan ini banyak siluman dan kepentingan yang dilakukan oknum pejabat di DLH Mimika.
Melianus merasa tersisihkan dari daerahnya sendiri dengan tidak lagi diakomodir menjadi penyedia jasa bersih kota tanpa alasan.
“Kalau sudah begini kami mau hidup dan cari makan di mana lagi jika bukan di sini. Kami mohon pekerjaan bersih jalan ini berikan kepada kami untuk lanjutkan,” harapnya.
Sementara Jeffri Deda, Kepala DLH Mimika saat dihubungi melalui telepon selulernya untuk mengkonfirmasi persoalan ini nomornya diluar jangkauan. (Redaksi)
