TIMIKA, Koranpapua.id- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp6.393.175.611.000.00.
Penetapan angka ini setelah mendapatkan persetujuan penuh Fraksi dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika yang berlangsung di Ruang Utama DPRD, Jumat 15 November 2024.
Meski mendapatkan persetujuan dari semua fraksi, namun ada sejumlah catatan yang disampaikan Fraksi kepada pemkab Mimika agar menjadi perhatian dalam peruntukan APBD 2025.
Berikut catatan Fraksi yang dirangkum jurnalis koranpapua.id, Abdul Hayun Nuhuyunan:
Anton Pali mewakili Fraksi Nadsem pada kesempatan itu mendorong Dinas PUPR agar jalan atau lorong di pemukiman masyarakat yang belum ditailing sedapat mungkin tingkatkan menjadi jalan tailing atau diaspal.
Selain itu, Fraksi Nasdem meminta Dinas Peternakan agar memprogramkan kembali pengadaan bibit babi yang dinilai sudah berkurang jauh pasca terserang Virus ASF beberapa waktu lalu.
“Pengadaan ini supaya masyarakat kembali berkarya dalam usaha ternak,” imbuhnya.
Catataan lainnya, pemerintah dimintai serius membangun di bantaran bibir jalan, seperti di Jalan Irigasi, jalan depan SMA Negeri 6 Timika yang dianggap menjadi jalan alternatif paling banyak lalui oleh masyarakat.
Serta, saluran pembuangan air di kota Timika direncanakan dengan baik, karena masih ditemuan adanya genangan air dan banjir di beberapa titik dalam kota.
“Diharapkan pemerintah segera menyelesaikan pembangunan lapangan terbang di Distrik Hoya sebagaimana janji Pj. Bupati Mimika yang akan diselesaikan pada tahun 2025,” pungkasnya.
Catatan lainya juga disampaikan Samuel Bunay dari Fraksi Perindo.
Samuel mendorong agar APBD harus dibelanjakan terhadap produk UMKM secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
“Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan UMKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Samuel.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa progres fisik di tahun 2025 harus sesuai jadwal dan diharapkan dapat menyelesaikan tepat waktu.
“Kami mendukung penuh program prioritas pemerintah. Oleh karenanya kami ingin memastikan proyek tersebut tidak menjadi output yang terbengkalai atau mangkrak,” timpalnya.
Ia menegaskan, dengan penetapan anggaran APBD tahun 2025 maka pihak eksekutif diharapkan cepat melakukan perencanaan, sehingga penyerapan anggaran tepat waktu dan tidak terjadi Silpa.
Mariunus Tandiseno, Fraksi Golkar pada kesempatan itu mendorong agar Pemda Mimika mengurus deviden yang sampai saat ini belum diterima pemerintah daerah dari PTFI.
Ia mempertanyakan permasalahannya dimana, sehingga hak yang seharusnya sudah diterima, namun sampai sekarang belum juga terealisasi.
“Kami Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah untuk pembicaraan lanjutan tentang divestasi saham dengan Inalum dan berharap agar DPRD Mimika juga diikutsertakan dalam menyelesaikan masalah tersebut,” harapnya.
Sehubungan dengan penempatan ASN, Tandiseno mengatakan Fraksi Golkar mengharapkan agar pemerintah menempatkan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas.
“Bukan suka tidak suka seperti yang terjadi saat ini, harapan kami kepada Pj. Bupati kiranya membenahi birokrasi yang saat ini sedang sakit-sakitan,” pungkasnya. (Redaksi)
