TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah diminta serius memperhatikan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir.
Ini bertujuan agar dampak dari pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat Mimika secara keseluruan.
Permintaan itu disampaikan Anton Bukaleng, Ketua DPRD Mimika pada penutupan Rapat Paripurna IV Masa Sidang III yang berlangsung di Ruang Utama DPRD, Jumat 15 November 2024.
Dihadapan Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika dan pimpinan OPD yang hadir, Anton menyarankan agar pemerintah membangun jalan penghubung yang menghubungkan antar wilayah distrik di pedalaman Mimika.
Menurut Anton, jika pembangunan itu belum dikerjakan dengan alasan keamanan, maka proyek pengerjaannya bisa diserahkan kepada TNI-Polri.
“Kasih proyek pembangunan itu ke Forkopimda TNI-Polri, mereka juga bisa kerja kalau bapak ibu takut untuk bangun di daerah pedalaman,” ujar Anton.
Menanggapi permintaan itu, Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan pekerjaan pembangunan di wilayah pedalaman Mimika perlu ada grand design.
“Kami berharap agar ada grand design lebih dulu,” ujar Valentinus.
Untuk diketahui pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III terkait pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025, telah disetujui oleh semua Fraksi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Meski demikian ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem dan PDIP. (Redaksi)
