TIMIKA, Koranpapua.id- Asosisiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) terus memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua untuk mulai diberlakukan tahun 2024.
Hari ini, Selasa 14 Mei 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Asosiasi MRP duduk bersama sejumlah tokoh Papua Jakarta.
Dalam pertemuan itu para tokoh Papua bersepakat dan bersatu untuk memperjuangkan rekomendasi MRP diterima dan disetujui pemerintah pusat, sehingga mulai diberlakukan tahun 2024.
Adapun para tokoh Papua yang hadir dalam pertemuan itu, Dr Michael Manufandu, diplomat dan birokrat, Laksamana Madya TNI Fredy Numbery, Mantan Menteri Perhubungan dan juga politikus.
Ada juga Yoris Raweyai, Anggota DPR RI dan Jhon Gluba Gebze, tokoh masyarakat berpengaruh Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke.
“Kami sudah bersatu dan semua tokoh sepakat, rekomendasi MRP harus mulai berlaku tahun 2024 dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,”ujar Agus Anggaibaik, Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua ketika menghubungi Koranpapua.id, Selasa 14 Mei 2024.
Agustinus yang juga Ketua MRP Papua Tengah itu menjelaskan, rekomendasi MRP hari ini sudah masuk ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan sejumlah lembaga negara.
Setelah menerima rekomendasi MRP, diharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan produk hukum berupa Keputusan Presiden (Kepres) maupun Peraturan Pemerintah (Perpem).
Dengan dasar itu maka untuk maju sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus Orang Asli Papua (OAP).
OAP menurut Agus harus berambut keriting, berkulit hitam serta memiliki marga Papua. “Bukan marga pemberian atau marga titipan, tetapi marga asli suku orang Papua,” tegas Agustinus.
Agustinus menuturkan kepala daerah harus orang Papua, karena saat ini transferan dana Otsus tidak lagi melalui provinsi, tetapi langsung ke pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian maka sangat pantas dan layak jika penanggungjawab dana di daerah adalah OAP.
Dengan dasar itu, maka MRP sebagai lembaga cultur masyarakat Papua akan terus berjuang sehingga OAP bisa menjadi tuan diatas tanahnya sendiri.
“MRP yang ada hari ini merupakan perwakilan seluruh masyarakat Papua di enam provinsi, jadi kami memperjuangkan ini agar masyarakat Papua dapat memperoleh hak-hak dasar mereka yang selama ini diabaikan,” tegas Agustinus.
Adapun hak-hak dasar OAP yang dimaksudkan dan dijabarkan dalam Otsus yakni, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak adat dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, selama ini Otsus di Papua belum berjalan sesuai dengan rohnya, bahkan tidak mengakomodir hak-hak dasar OAP.
Karena itu perlu ada pokok-pokok pikiran baru yang berpihak kepada OAP melalui penyempuraan UU Otsus dan peraturan pelaksanaannya.
“Hak-hak dasar OAP yang belum maksimal terakomodir dalam UU Otsus dipandang perlu dilakukan persamaan persepsi untuk sama-sama diperjuangkan di pemerintah pusat,” tandasnya. (Redaksi)
