TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis 2 Mei 2024.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika dirangkai dengan coffee morning dan Focus Group Discussion (FGD) serta halal bi halal bersama Pemkab Mimika, Pengadilan Negeri Timika dan Kejaksaan Negeri Mimika.
Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura dalam kesempatan itu mengatakan, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM merupakan hal baik guna membangun pelaksanaan birokrasi untuk melayani publik di satuan kerja masing-masing.
“Kita semua disini adalah pelayan masyarakat dengan menghasilkan data akurat. Kami juga ada aplikasi strategis BPS dan bisa dilihat oleh semua orang,” ungkap Ouceu.
Dikatakan, pada tahun 2023 BPS Mimika telah mencapai angka 100 persen terkait pelayanan statistik.
Data tersebut dipersiapkan dan bisa digunakan apabila ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meminta bantuan melakukan pembinaan di bidang masing-masing.
Dikatakan, zona integritas BPS telah berjalan serta membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait di Kabupaten Mimika.
“Peran BPS menjadi sangat sentral sehingga kami harus menghasilkan data akurat sesuai hasil potret di lapangan,” ungkapnya.
Asisten I Setda Mimika, Robert Kambu dalam sambutannya mengatakan, perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis.
Karena dengan perencanaan kita bisa mengetahui daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Disampaikan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.
Karena apabila pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal.
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi suatu daerah pun memerlukan berbagai macam data statistik, guna mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya
“Data menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan dimasa mendatang,” ujar Robert.
Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara BPS dengan perangkat daerah serta lembaga terkait terutama dalam menyediakan data pendukung.
Dalam kesempatan itu Robert mengingatkan kepada semua yang hadir akan pentingnya data.
“Saya berharap melalui FGD ini, semua pihak dapat mendukung dan berkomitmen untuk menyampaikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan, sehingga nantinya data yang dihasilkan adalah data yang baik dan akurat,” tutup Robert (Redaksi)
