TIMIKA, Koranpapua.id- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah perlu didukung oleh semua elemen masyarakat di daerah ini.
Ini bertujuan agar semua progres tahapan Pemilu yang kini sudah sampai pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD), bisa berjalan lancar hingga penetapan nanti.
Ajakan ini disampaikan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika, Luky Mahakena, S.Sos. M.Si dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi Koranpapua.id, Kamis 29 Februari 2024.
FKDM menilai sejak pencoblosan tanggal 14 Februari lalu, dilanjutkan dengan perhitungan surat suara di TPS dan PPD sampai masuk ke pleno terbuka, secara umum situasi keamanan di Mimika masih sangat kondusif.
Diharapkan kepada semua pihak, baik Calon Legilstif (Caleg), Partai Politik dan masyarakat untuk terus mempertahankan situasi yang damai ini sampai dengan penetapan dan pelantikan para wakil rakyat.
“Konstelasi ruang publik di Mimika pasca Pemilu dan sampai pleno terbuka perolehan suara yang sudah berlangsung beberapa hari ini, sangat aman dan kondusif,” ujar Luky.
Kondisi daerah yang kondusif ini harus terus dipertahankan. Ini bertujuan agar Mimika dapat menjadi parameter kabupaten lain yang ada di Papua Tengah, dan tanah Papua secara umum.
“Mimika adalah rumah kita bersama, jadi keamanan dan kenyamanan menjadi tanggungjawab kita semua. Jaga ini biar menjadi contoh daerah lain di tanah Papua,” tandas Luky.
Sebagai pimpinan FKDM, Luky perlu memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, baik dari Polres Mimika maupun Kodim 1710 Mimika yang telah melakukan pengamanan sepanjang proses tahapan Pemilu hingga saat ini.
Aparat keamanan telah bekerja maksimal dan professional. Mereka melakukan pengamanan, mencegah tindakan kriminal dan mengayomi masyarakat dan penyelenggara Pemilu dengan baik.
Luky juga mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk tetap bekerja secara profesional, jujur, independen dan beradap sehingga tidak ‘memantik’ rasa ketidakpuasan yang berujung pada tidak kondusifnya daerah ini.
“KPUD dan Bawaslu harus konsisten dengan aturan dan ketentuan. Dengan demikian bisa menghindari terjadi case sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua,” saran Luky.
Kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hajatan Nasional lima tahunan ini, juga disampaikan agar tidak melakukan intervensi kepada penyelenggara Pemilu, sehingga mereka bisa tetap bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Redaksi)
