TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Yusran dan United Nations Children’s (UNICEF) mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Jumat 27 Oktober 2023.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika menghadirkan para Kepala Distrik (Kadistrik) dan Kepala Puskesmas (Kapus), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), D3 Keperawatan Kelas Timika dan Bappeda.
Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Yayasan Rumsram Biak yang selama ini menjadi UNICEF. Hadir sebagai pemateri Reynold Ubra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam sambutan yang dibacakan Willem Naa, Asisten 1 Setda Mimika mengatakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program strategi nasional yang melibatkan lintas sektor, dalam menjalankan aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian menular lingkungan.
STBM bertujuan meningkatkan status perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan lima pilar perubahan perilaku.
Kelima perubahan perilaku tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah rumah tangga dengan aman.
Bupati mengatakan pemerintah sudah menyiapkan regulasi, kebijakan dan pendanaan untuk percepat pencapaian STBM. Dengan target ambisius pemerintah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024.
Bahwa pada tahun 2024, semua kampung, kelurahan, distrik, kabupaten/kota di Indonesia 100 persen Stop Buang Air Besar (SBAB).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, menemukan sekitar 16 juta penduduk Indonesia masih melakukan BABS.
Berdasarkan data yang sama persentase BABS dari beberapa provinsi di Tanah Papua, Provinsi Papua Pegunungan menempati peringkat pertama 43,41 persen menyusul Papua Tengah 22,13 persen dan Papua Selatan 21,6 persen.
Kabupaten Mimika meskipun memiliki APBD Perubahan Rp7 triliun pada tahun anggaran 2023 tertinggi di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar dari sisi kesehatan, khususnya masalah sanitasi dasar.
Disebutkan dari 152 kampung dan kelurahan baru delapan kampung atau kelurahan yang mencapai 100 persen Stop BABS.
Bupati mengakui beberapa tantangan yang dihadapi bersama dalam mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat, karena kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
Untuk itu dalam memberantas masalah tersebut, bupati menganjurkan perlunya secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
Pada kegiatan ini juga sekaligus dilakukan penandatanganan komitmen bersama Stop Buang Air Besar Sembarangan oleh Willem Naa, Reynold Ubra, Sekretaris Distrik Mimika Baru Melki Sedek, Sekretaris Distrik Wania Amir Gredenggo, perwakilan Bappeda, Akper, Kabid Cipta Karya PUPR, Yani dan Yayadan Rumsram Biak. (Redaksi)
