TIMIKA, Koranpapua.id- Bagian Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada tahun 2023 akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Uji Sertifikasi Barang dan Jasa di lingkup Pemkab Mimika.
Bimtek tersebut rencananya akan diberikan kepada 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan dari 59 Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika. BPBJ telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk mensukseskan kegiatan ini.
Bambang Wiji W, Kepala BPBJ Mimika kepada Koranpapua.id menjelaskan peserta Bimtek dan uji sertifikasi akan diikuti satu orang dari setiap OPD. Dengan keterwakilan setiap OPD setidaknya akan membantu kendala lambatnya proses pelelangan barang dan jasa yang terjadi selama ini.
“ Kendala yang selama ini terjadi karena banyak ASN yang menjadi panitia belum memiliki sertifikat pengadaan. Kebutuhan kita sangat banyak tenaga sertifikasi. Tiap OPD paling kurang satu atau dua orang tenaga teknisnya. Kalau tidak berarti kita harus datangkan tenaga teknisnya dari luar,” jelasnya.
Dikatakan, tenaga teknis yang dimiliki Pemkab Mimika sebenarnya sudah ada, namun kebanyakan diantaranya sudah menduduki jabatan Eselon III dan IV.
Ada juga yang menolak menjadi panitia pelelangan karena sudah menjadi tenaga fungsional seperti dokter, tenaga penyuluh di Pertanian.
“Sementara 14 orang yang ada di OPD-OPD ketika kita mau tarik tapi pimpinan menolak alasan staf andalannya. Dan ada yang sudah punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa banyak yang tidak mau terlibat. Alasannya punya risikonya tinggi,” tandasnya.
Dikatakan, banyak orang merasa takut bermasalah karena tidak mengikuti prosedur dan aturan yang benar dalam bekerja.
“Makanya kalau di saya harus pakai aturan. Saya tidak mau tau. Kalau tidak mau ikut aturan silakan ganti saya. Saya tidak mau dikemudian hari saya yang nanggung sementara orang lain tertawa gembira. Padahal saya tidak menikmati,” jelasnya.
Untuk melaksanakan Bimtek dan uji sertifikasi ini, BPBJ Mimika akan bekerjasama dengan Yayasan Akli Pengadaan Indonesia (YAPI) di Jakarta.
Disampaikan puluhan ASN yang nantinya mengikuti uji sertifikasi akan sebelumnya harus dipersiapkan lebih dahulu melalui Bimtek, karena selama ini banyak yang tidak lulus sebab soal yang diuji sangat sulit.
“Sesuai pengalaman selama ini walaupun peserta yang ikut 100 orang tetapi yang lulus hanya dua atau tiga orang. Dengan demikian diharapkan dari 60 orang nanti yang lulus ditargetkan kurang lebih 50 persen lebih,” jelasnya.
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di Timika dan ujiannya di Surabaya. Merealisasikan kegiatan ini, awal September nanti Bambang akan menyurati setiap OPD untuk menyiapkan personilnya untuk mengikuti Bimtek dan uji sertifikasi. Personil yang diutus harus serius sehingga tidak hanya terkesan formalitas. (redaksi)
