TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam Tahun 2023 akan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Distrik Tembagapura, Distrik Iwaka dan Distrik Kwamki Narama.
Kehadiran FKDM di tingkat distrik bertujuan untuk membantu pemerintah daerah memantau situasi di lingkungan masyarakat, dan segera melaporkan ke pihak berwajib jika terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan potensi kerawanan konflik.
Alfasiah, Sekretaris Bakesbangpol Mimika menyampaikan hal ini ketika menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Kamtibmas yang diselenggarakan Pemerintah Distrik Mimika Baru di Grand Tembaga Hotel, Selasa 11 Juli 2023.
Dengan hadirnya di tiga distrik berarti saat ini ada tujuh distrik di Kabupaten Mimika yang sudah memiliki organisasi FKDM. Sebelumnya pada tahun 2017 forum ini sudah dibentuk di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur.
Alfasiah menjelaskan keberadaan FKDM di tingkat distrik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan forum ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Tugas FKDM juga membantu pemerintah dalam hal memantau situasi di lingkungan masyarakat, jika terjadi hal-hal yang menimbulkan potensi kerawanan konflik bisa menyampaikan ke pihak berwajib.
Karena biasanya laporan yang langsung bersumber dari masyarakat lebih sangat dipercaya, yang terpenting pemberi informasi berada di wilayah tersebut.
Ia mencontohkan, dalam pertemuan rutin setiap bulan yang dilakukan pengurus FKDM Distrik Mimika Baru dan Bakesbangpol, bisa diketahui informasi tentang situasi yang terjadi di wilayah kelurahan dan kampung.
Ini dikarenakan setiap kampung dan kelurahan mengutus satu orang untuk menjadi anggota FKDM distrik. Dan ketika pertemuan mereka dapat menyampaikan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing.
Termasuk menyampaikan semua hal yang bersinggungan dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan yang diterima Bakesbangpol selanjutnya diteruskan ke OPD terkait.
Bakesbangpol juga duduk sebagai wakil sekretaris dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang sekretarisnya dijabat Pj. Sekda Mimika. Dengan duduk sebagai wakil sekretaris akan mempermudah melakukan koordinasi dan komunikasi terkait dengan keamanan dan kedamaian masyarakat.
Pembahasan terkait kondisi keamanan daerah sangat penting, karena apabila terjadi konflik maka semua aktifitas ikut terhambat. Alfasiah menuturkan, situasi keamanan dan ketertiban di Mimika sejak tahun 90-an hingga tahun 2000 sampai saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Karena itu pemerintah berharap agar setiap individu, mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Karena jika setiap orang sudah memiliki rasa tanggung jawab maka akan meningkat menjadi rasa aman dan tertib semua warga RT.
Kemudian rasa peduli soal keamanan dan ketertiban akan meningkat ke kelurahan, kampung dan distrik. “Jika semuanya sudah punya rasa yang sama maka pasti di setiap sudut kota Mimika akan tercipta rasa aman. Malam hari warga bisa melaksanakan aktivitas tanpa rasa takut, ” paparnya.
Pemerintah dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, jika tidak didukung dengan situasi Kamtibmas yang kondusif. Padahal rasa aman bisa terwujud apabila kesejahteraan ekonomi masyarakat tersedia. Dengan demikian semua faktor mempunyai korelasi sehingga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Harapan akan rasa aman dan tertib tidak bisa terwujud jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, karena akan mudah menimbulkan gesekan yang bermuara pada gangguan Kamtibmas,” tandasnya.
Sementara Kepala Distrik Mimika Baru, Dedi D. Poukuma Ketika menutup kegiatan mengatakan, sosialisasi seputar Kamtibmas bertujuan agar masyarakat di 11 kelurahan dan tiga kampung dalam wilayah Mimika Baru, mendapat informasi dini yang berkaitan dengan Kamtibmas.
Dalam mewujudkan Kamtibmas, Dedi menyarankan kepada para lurah, ketua RT, tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas untuk berkolaborasi dalam mengatasi semua persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Apabila ada masalah dan tidak bisa diselesaikan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Ini bertujuan agar dapat meredam terjadi konflik di masyarakat,” pintanya. (redaksi)
