TIMIKA, Koranpapua.id- Estimasi besaran APBD Induk 2024 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang tengah digodok tim anggaran eksekutif dan legislatif sebesar Rp7,5 triliun.
Dengan nilai yang sangat fantastik tersebut, John Manuel Magal, Ketua Lembaga Adat Masyarakat Amungme (Lemasa) mengharapkan agar dana sebesar itu lebih banyak dialokasikan untuk belanja publik daripada belanja pegawai.
“Masyarakat lokal kita Amungme, Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya hidupnya sangat sulit. Mendapatkan modal untuk membuka usaha saja sangat susah,” ujar John kepada Koranpapua.id melalui teleponnya pada Rabu 10 Januari 2024.
Sebagai Ketua Lemasa, John meminta pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis harus berpikir kreatif, inovatif sehingga dana yang besar ini dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terutama pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan, budaya, kesehatan, pendidikan serta infrastruktur fisik yang tidak hanya difokuskan pada enam distrik dalam kota dan pinggiran yakni Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, Mimika Timur dan Iwaka.
Pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat harus merata hingga di 12 distrik pesisir maupun pegunungan, karena di 12 wilayah distrik sebagian besar hidup masyarakat asli Papua.
Dengan demikian potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dimaksimalkan baik untuk masyarakat Kamoro, Amungme, lima suku kekerabatan serta masyarakatnya harus lebih sejahtera bukan malah makin susah,” katanya.
John mencontohkan salah satu bukti nyata efek positif pembangunan yang dirasakan masyarakat adalah venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
Dimana pemerintah membangun sejumlah fasilitas olahraga berstandar internasional yang kini menjadi aset pemerintah untuk dipakai oleh masyarakat di bidang olahraga. Ini menjadi legacy yang akan terus dikenang oleh masyarakat.
Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat lokal, kata John, Lemasa sudah siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan pendampingan.
Sebagai lembaga adat sudah sangat tahu dan paham akan kekurangan maupun kelebihan, termasuk kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi bagi masyarakat.
“Kami harap pemerintah melibatkan lembaga adat secara nyata agar program pengawasan peningkatan sumber daya manusia betul-betul ditingkatkan. Karena selama ini pemberdayaan peningkatan ekonomi hanya dipusatkan di kota saja,” tandasnya. (Redaksi)
