TIMIKA, Koranpapua.id- Sekretaris Daerah (Sekda), kabupaten, kota maupun provinsi harus senantiasa mendukung penuh kepemimpinan kepala daerah (bupati, wali kota dan gubernur).
Sebab salah satu peran Sekda yakni, membantu tugas-tugas kepala daerah. Karena itulah Sekda perlu menunjukan loyalitas kepada kepala daerah agar pemerintahan berjalan optimal.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat menghadiri Munas Sekda se- Indonesia (Forsesdasi) yang berlangsung di Lombok Raya Hotel, Mataram, NTB, akhir pekan kemarin.
“Sekda itu diibaratkan seperti lehernya kepala daerah. jadi Sekda harus bisa menyesuaikan diri dengan kepala daerah. Gubernur, Bupati/Wali Kota itu kepala. Badan itu adalah handling manajemen, dinas adalah operasional manajemen, baru bisa berjalan seimbang,” ujar Suhajar.
Tugas lainnya yng diemban Sekda yakni menjaga keseimbangan hubungan kepala daerah dan wakilnya. Dalam perjalanannya, sering kali terjadi dinamika yang memicu timbulnya perbedaan pendapat antara kepala daerah dan wakilnya.
Di titik inilah, kata Suhajar, Sekda perlu menjaga keseimbangan hubungan pimpinan tersebut.
Selain kedua pimpinan itu, Sekda juga harus menjaga keseimbangan hubungan baik dengan jajaran DPRD. Diakui Suhajar, tugas tersebut tidaklah mudah, sebab setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
Kondisi itu akan semakin pelik manakala perbedaan sikap antar-pimpinan telah merembet pada urusan hukum. Karena itulah, kemampuan menjaga hubungan antarpihak perlu dimiliki Sekda.
“Kalau ada masukan mengenai kebijakan yang dibuat kepala daerah menurut kita perlu sampaikan maka sampaikan saja, Tapi jika kepala daerah sudah mengambil keputusan maka kepala daerah yang bertanggung jawab. Kita membantu untuk meringankan bebannya, jadi memang membutuhkan kesabaran,” tambah Suhajar.
Lebih lanjut, pada acara yang mengusung tema “Percepatan Digitalisasi Governance Menuju Indonesia Emas 2045-2050” itu, Suhajar juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan digital.
Hadirnya revolusi digital berbasis internet memaksa pelayanan di semua sektor pemerintahan untuk mengadopsi inovasi di sektor digital.
Diakui Suhajar, telah banyak daerah yang maju karena pelayanannya tergolong cepat, mudah, dan dapat membantu masyarakat.
Pelayanan seperti inilah, yang perlu terus dihadirkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Dia mencontohkan, sejumlah negara maju seperti Singapura dan Taiwan telah mengadopsi inovasi digital di hampir semua pelayanannya. Bahkan beberapa di antaranya telah menerapkan inovasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Di samping itu, negara tersebut juga telah mengubah paradigma pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
“Organisasi pelayanan publik yang efektif adalah pelayanan yang di-connecting-kan dengan IT, sehingga menjadi lebih efektif,” tandasnya. (Redaksi)
