TIMIKA, Koranpapua.id– Pj. Bupati Mimika, Valentinus S. Sumito mengingatkan pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tidak cari gampang membuat program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan copy paste yang ada di Jawa.
Pj Bupati Valentinus menyampaikan hal ini merespon laporan panitia kegiatan bahwa Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika mengusulkan pembangunan pusat pelatihan satu lokasi dengan BKPSDM.
Laporan tersebut disampaikan bertepatan dengan pembukaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diikuti pejabat Eselon II, III dan IV belum lama ini.
Menurut Pj Bupati Valentinus yang menjadi pertanyaan besar mengapa di Mimika belum mempunyai balai latihan sendiri. “Seharusnya hari ini kita sudah berada di dalam ruangan balai latihan sendiri. Sudah ada ruang kelas, asrama. Saya sangat berharap usulan tersebut direncanakan betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita salah merencanakan lagi,” tegas Pj Bupati Valentinus.
Di hadapan pimpinan OPD, Pj. Sekda Mimika Petrus Yumte, Plh. Asisten 2 Petrus Lewa Koten, Asisten 3 Hendritte W. Tandiono dan Ananias Faot, Kepala BKPSDM Mimika, Pj Bupati Valentinus menegaskan, salah satu penyakit yang ditemukan di Papua semenjak dirinya menjabat Direktur Otonomi Khusus di Kementerian Dalam Negeri, banyak program yang direncanakan berbeda dengan yang dilaksanakan.
“Rencana lain buat lain. Ini menjadi hal yang paling parah di Papua. Ini terjadi di tanah Papua bukan hanya di Timika. Jadi tolong diperhatikan kembali setiap perencanaan pembangunan harus jelas,” tandas Pj Bupati Valentinus.
Mantan Pj Sekda Gubernur Papua Tengah ini menyampaikan, yang paling tahu kebutuhan pembangunan di daerah adalah orang yang tinggal dan selama ini bekerja di daerah tersebut. Sehingga seharusnya yang membuat perencanaan adalah orang di daerah bukan orang lain.
Karenanya Pj Bupati Valentinus mengingatkan kepada pejabat di Mimika dalam membuat perencanaan program jangan coba-coba copy paste dari daerah lain, atau meminta bantuan teman semasa kuliah yang ada di Pulau Jawa untuk membuat program.
“Justru yang terjadi dia hanya copy paste apa yang ada di Jawa untuk dipakai di Papua. Sehingga nanti ketika bapa ibu mau melaksanakan bingung sendiri,” tegasnya.
Pada tahun 2017 lalu, Pj Bupati Valentinus diperintahkan Mendagri untuk mengevaluasi mengapa serapan anggaran di Papua minim. Dalam penelusuran ditemukan di Kabupaten Sarmi, rata-rata perencanaan yang dibuat diambil dari luar Papua.
“Karena kita di Papua banyak yang sekolah di Jawa. Ada yang di UGM, ITB, Pajajaran, Undip. Begitu jadi kepala dinas, kepala badan atau kepala bidang mau buat perencanaan tahun depan minta tolong temannya di Jawa sana. Dengan gampangnya kita membayar untuk membuat perencanaan seperti itu,” kritiknya.
Dengan sistem kerja copy paste semacam ini menjadi suatu kendala besar pada saat akan melaksanakan, karena tidak memahami betul akhirnya bingung memulai dari mana.
Dengan pengalaman ini, Pj Bupati Valentinus berharap menjadi pembelajaran berharga bagi pejabat di Mimika. Karena ada indikasi pekerjaan copy paste di Papua masih berlanjut sampai dengan sekarang. Dampaknya sangat jelas serapan anggaran tidak maksimal. (redaksi)
