TIMIKA, Koranpapua.id – Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah turun langsung mengawasi persoalan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan pelatihan Orang Asli Papua (OAP) yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Mimika.
Wakil Ketua I APELCAMI, Geelvink Kafiar, meminta Ketua MRP Papua Tengah Agustus Anggaibak melihat langsung kondisi pencari kerja lokal, termasuk proses seleksi dan data peserta pelatihan.
“MRP itu nyawa dari Otonomi Khusus. Karena itu kami bertanya, MRP ada di mana ketika persoalan anak-anak Papua yang menganggur semakin banyak?” kata Geelvink kepada Koranpapua.id, Jumat 4 September 2026.
Menurut dia, persoalan tenaga kerja di Mimika tidak cukup dilihat dari angka pengangguran. Setiap tahun, banyak anak Papua menyelesaikan pendidikan dan membutuhkan pekerjaan, sementara peluang kerja belum sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Geelvink juga menyinggung Perda Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilainya harus menjadi dasar keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
“Sekarang bukan lagi soal SDM lokal tidak siap. Persoalannya adalah di mana keberanian para pemangku kepentingan untuk membuka ruang bagi anak-anak Papua?” ujarnya.
Soroti Data Peserta Pelatihan
APELCAMI juga mempertanyakan transparansi program pelatihan yang menggunakan Dana Otsus.
Geelvink mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam data peserta, termasuk adanya nama yang disebut tidak berada di Timika tetapi tercatat sebagai peserta.
“Kalau benar demikian, jangan sampai nama hanya menjadi angka untuk memenuhi laporan dan anggaran,” katanya.
Ia meminta data peserta, proses seleksi, serta penggunaan anggaran dibuka secara transparan dan dapat diperiksa publik.
Dia juga meminta Ketua BP3-UKP Felix Wanggai turun melihat langsung pelaksanaan pelatihan tahun 2026.
“Kami minta jangan hanya percaya pada laporan di atas kertas. Turun dan lihat langsung di lapangan,” ujarnya.
Sekretaris APELCAMI Bohy Kwijangge menambahkan, pelatihan seharusnya menjadi kesempatan bagi pencari kerja Papua untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh akses kerja.
“Kami ingin anak-anak Papua jangan ditinggalkan. Ini kesempatan bagi mereka. Jangan membuat mereka semakin sulit dengan persoalan-persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan,” kata Bohy.
Mereka juga meminta MRP Papua Tengah, Pemerintah Daerah dan DPRK Mimika duduk bersama mencari solusi konkret persoalan tenaga kerja lokal sekaligus memastikan Dana Otsus digunakan tepat sasaran. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
