TIMIKA, Koranpapua.id- Markas Besar (Mabes) Polri terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) putra-putri asli Papua di lembaga kepolisian.
Salah satunya upayanya dengan terus melakukan perekrutan anak-anak Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota polisi.
Untuk tahun 2025 tercatat sebanyak 331 OAP yang direkrut bergabung dengan Korps Bhayangkara, dalam rangka memperkuat personel di wilayah luar Pulau Jawa.
Rekrutmen ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan jumlah anggota Polri yang masih belum merata di seluruh Indonesia.
Irjen Anwar, Asisten SDM Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Rabu 31 Desember 2025 menjelaskan, saat ini rasio jumlah anggota Polri dengan penduduk Indonesia masih berada di angka 1 banding 606.
Artinya, satu polisi harus melayani sekitar 606 warga. Dengan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan personel, terutama di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.
“Kalau kita lihat, Polda di Jawa sudah relatif lebih, tetapi untuk Polda-polda lain masih banyak kekurangan,” ujar Anwar dalam rilis akhir tahun Polri 2025.
Irjen Anwar menyampaikan, untuk mengatasi kekurangan personel tersebut, Polri terus melakukan rekrutmen anggota dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan pengawasan internal maupun eksternal, termasuk melibatkan unsur pengawas dari luar institusi Polri.
“Kami menggunakan CAT akademik, CAT psikologi, dan digitalisasi uji kesamaptaan jasmani. Setiap tahap langsung diumumkan, tidak ada tunggu-tunggu,” ujar Anwar.
Sepanjang 2025, Polri merekrut total 6.919 personel. Jumlah tersebut terdiri atas 350 taruna Akpol.
Termasuk 250 peserta Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), 5.363 Bintara, dan 1.006 Tamtama.
Dari total rekrutmen tersebut, sebanyak 331 OAP direkrut jadi polisi. Rekrutmen ini disebut sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara,” ujarnya.
Anwar mengakui masih ditemukan sejumlah kendala dalam proses seleksi. Kendala tersebut meliputi masalah kesehatan, administrasi. (Redaksi)
