Berharap terciptanya sinergi dan kolaborasi yang dapat menekan angka putus sekolah dan memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata.
JAYAWIJAYA, Koranpapua.id- Sebagai upaya peningkatan angka partisipasi sekolah Wajib Belajar 13 Tahun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
Kegiatan yang dilakukan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua itu, berlangsung di Jayawijaya, Selasa 7 Oktober 2025.
Adovokasi ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan.
Pasalnya provinsi tersebut mengalami penurunan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan.
Berdasarkan data Rapor Pendidikan 2025, penurunan partisipasi sekolah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Junus Simangunsong, Kepala BPMP Provinsi Papua, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis Kemendikdasmen.
Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK.
Karenanya pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting untuk membantu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak usia sekolah melanjutkan studinya.
“Kami berharap terciptanya sinergi dan kolaborasi yang dapat menekan angka putus sekolah dan memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas khususnya di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Junus.
Aron Wanimbo, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, menyampaikan bahwa untuk menekan angka putus sekolah di Papua Pegunungan sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kebijakan Wajib Belahar 13 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan ini turut mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya serta Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Jayawijaya.
Pada forum ini juga membahas dan mengawal bersama sejumlah prioritas Kemendikdasmen untuk dapat berjalan secara efektif di Provinsi Papua Pegunungan. (Redaksi)
