“Orang Papua sekolah rata-rata tujuannya jadi pegawai. Maka wajar kalau ini jadi persoalan besar. SKB tetap jalan sambil pemerintah pusat menyiapkan solusi tambahan”.
WAMENA, Koranpapua.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah mengusulkan 1.000 nama untuk diperjuangan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
Meski demikian, untuk menentukan kelulusan kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Ones Pahabol, Wakil Gubernur Papua Pegunungan di hadapan ribuan Pencari Kerja (Pencaker) dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan dalam pertemuan yang berlangsung, Rabu 1 Oktober 2025.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri kepala BKD Papua Pegunungan itu, Pencaker menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status mereka, yang sebelumnya telah memiliki kode R pada pengumuman formasi CPNS 2024.
Para Pencaker berharap Pemprov Papua Pegunungan dapat mengakomodir dan menetapkan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil.
“Pelaksanaan tes tetap jalan. Kita (Pemprov-Red) akan bertemu dengan Kemenpan. Perwakilan dari Pencaker akan ikut. Saya sendiri bersama kepala BKD juga akan hadir,” janji Ones.
Ones berharap Pencaker tetap tenang dan tidak perlu melakukan aksi demonstrasi dan memberikan kesempatan kepada pemerintah yang saat ini bekerja mencari solusi.
“Saya sangat menghormati kalian. Formasi itu ada di Jakarta, bukan di tangan saya maupun gubernur. Tapi kami akan perjuangkan, sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Ones dalam kesempatan itu juga menyinggung perlunya kekhususan bagi Papua Pegunungan, mengingat wilayah ini merupakan daerah otonomi khusus.
“Orang Papua sekolah rata-rata tujuannya jadi pegawai. Maka wajar kalau ini jadi persoalan besar. SKB tetap jalan sambil pemerintah pusat menyiapkan solusi tambahan,” jelasnya.
Usai pertemuan, perwakilan Pencaker menyerahkan dokumen aspirasi serta daftar jumlah pencaker dari masing-masing kabupaten kepada wakil gubernur untuk dibawah ke Jakarta. (Redaksi)
