NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melaksanakan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah.
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, dibuka secara resmi oleh dr. Silwanus Sumule, Pj Sekda Papua Tengah, Selasa 21 Mei 2025.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Tengah, Silwanus mengatakan, TPAKD dibentuk untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta mewujudkan keuangan yang inklusif.
“Lahirnya strategi nasional keuangan inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 bukanlah sekadar produk hukum,” ujar Silwanus.
Dikatakan, TPAKD adalah kompas yang menunjukkan arah bahwa keadilan tidak boleh berhenti di pusat, dan kesejahteraan tidak boleh mengenal batas geografi.
Silwanus mengajak para peserta rapat untuk menjadikan forum ini menjadi forum diskusi, yang menghubungkan kolaborasi dan aksi, dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.
Juga mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah, dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM.
“Rapat hari ini penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita bawa keluar dari ruangan ini. Mari kita evaluasi apa yang telah kita capai, bukan hanya sekadar angka statistik saja,” katanya.
Rapat dipimpin Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Papua Tengah dan dihadiri sejumlah narasumber melalui daring.
Diantaranya, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah, OJK Papua, serta para pimpinan BUMN BUMD Papua Tengah, dan sejumlah pejabat eselon II Pemprov Papua Tengah. (Redaksi)
