TIMIKA, Koranpapua.id– Kaum muda dua suku besar di Kabupaten Mimika, Amungme dan Kamoro yang tergabung dalam organisasi Aliansi Pemuda Amungsa (APA) bertemu Evert Hindom, Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Kamis 21 Maret 2024.
Pada pertemuan bersama Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Mimika itu, mereka meminta agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 diprioritaskan kepada putra dan putri Amungme dan Kamoro.
Hellois M. Kemong, Kordinator Lapangan (Korlap) dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi Koranpapuaid mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Daerah Mimika memberikan kesempatan kepada putra Amungme dan Kamoro untuk berkarya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tanah leluhur mereka.
“Putra Amungme dan Kamoro yang mempunyai kabupaten ini tidak mungkin pergi ke daerah lain untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK. Kami tetap tinggal dan hidup di Timika,” ujar Natalis Tsugumol, Ketua APA dalam keterangannya.
Selain menyampaikan tuntutan secara lisan kepada Evert Hindom, mereka juga menyerahkan lima aspirasi tertulis sehingga dapat menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan di daerah ini.
Berikut lima poin tuntutan yang diserahkan kepada Kepala BKPSDM Mimika:
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022, tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Sistem penerimaan CPNS dan PPPK secara online harus ditutup dan kembali menerima secara ofline.
- Dari kuota 274 CPNS, Suku Amungme dan Kamoro harus mendapat jatah 200 orang.
- BKPSDM harus terbuka, transparan dan jangan ada bermain melalui calo dalam penerimaan CPNS dan PPPK.
- Penerimaan CPNS dan PPPK harus diketahui Lemasa dan Lemasko.
Natalis menjelaskan surat yang berisikan lima poin tuntutan tersebut sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari Lemasa versi Karel Kum dan Lemasko versi Fredi Sony Aitamona yang dibubuhi tandatangan dan cap basah.
“Kami datang dengan massa, karena kami sudah tahu hak-hak kami pasti akan ada yang merampas. Oleh karena itu sudah cukup orang lain duduk menguasai dan merampas kursi parlemen,” ujarnya Natalis.
Sebagai generasi Amungme dan Kamoro tidak menghendaki lagi kuota penerimaan CPNS dan PPPK di Kabupaten Mimika dikuasai oleh pihak lain. (Redaksi)
